Beli Enam Unit Mobil Dinas Baru Forkopimda, Bupati Situbondo: Mereka Orang yang Harus Punya Fasilitas Lebih

SITUBONDO - Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menjelaskan alasan menyetujui pembelian enam unit mobil dinas baru untuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat karena mereka merupakan brand ambassador.

"Saya menganggap beliau-beliau (forkopimda) itu sebagai brand ambassador, yakni orang yang harus punya fasilitas lebih,” kata Mas Rio, sapaan akrab bupati, kepada wartawan di halaman Kantor Pemkab Situbondo, Jawa Timur, Kamis (10/4).

Mas Rio mengatakan bahwa pembelian atau pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati, kapolres, komandan Kodim 0823, kepala kejaksaan, dan ketua Pengadilan Negeri Situbondo itu merupakan pengajuan pemerintahan sebelumnya.

Dia juga menceritakan mengenai kendaraan dinas milik jajaran Forkopimda Situbondo yang dinilai tidak layak untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka.

"Saya sendiri baru beberapa hari memakai (kendaraan dinas baru), selama ini saya menggunakan mobil pribadi saya," katanya.

Mas Rio membantah tudingan bahwa dirinya tidak memiliki kepekaan atau sense of crisis dengan pembelian enam unit kendaraan dinas baru senilai Rp3,9 miliar itu karena pemerintah daerah setempat telah memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir di Kecamatan Kendit.

"(Korban) terdampak banjir semua sudah kami tangani, memang prosesnya agak lama karena bertepatan cuti bersama," ujarnya.

Pembelian enam unit mobil dinas baru untuk Forkopimda Kabupaten Situbondo itu mendapatkan kritikan dari akademisi setempat Dr. Supriyono yang menyebut keputusan itu bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran.

"Artinya anggaran yang tidak perlu agar dialihkan untuk program yang dianggap penting dan mendesak," katanya.

Supriyono menyampaikan bahwa memang tidak ada larangan pengadaan mobil dinas baru bagi bupati, wakil bupati, kapolres, komandan Kodim, ketua pengadilan negeri, dan kepala kejaksaan. Terlebih instansi vertikal itu (kejaksaan, polres, kodim, dan pengadilan) sudah memiliki kendaraan dinas masing-masing.