Konsekuensi Pemangkasan Anggaran Keselamatan Transportasi Mulai Muncul, Perlu Evaluasi Serius karena Insiden Balon Udara Kian Mengkhawati

Minggu, 06 Apr 2025, 16:39 WIB

SEMARANG - Dampak pemangkasan anggaran keselamatan transportasi mulai menunjukkan konsekuensi nyata di lapangan. Tidak adanya sosialisasi langsung dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait bahaya balon udara tahun ini menyebabkan sejumlah insiden yang semakin mengkhawatirkan.

Salah satu kejadian terjadi di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebuah rangkaian balon udara yang dilengkapi petasan jatuh dan meledak di kawasan pemukiman.

Ket. Foto: Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno di Kota Semarang, Jawa Tengah. — Sumber: koran jakarta/henri pelupessy

Akibatnya, satu rumah warga dan sebuah mobil mengalami kerusakan parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

KNKT mengonfirmasi bahwa tahun 2025 mereka tidak melakukan sosialisasi langsung seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hanya ada imbauan melalui media sosial dan komunikasi terbatas ke komunitas penggiat balon. Langkah ini diambil akibat pemangkasan anggaran sosialisasi di sektor keselamatan transportasi (KNKT, April 2025).

Tak hanya itu, sepanjang masa Lebaran 2025, tercatat 19 laporan gangguan akibat balon udara liar yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.

Meskipun kejadian seperti ini bukan hal baru, tren berulang setiap tahun menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang konsisten sangat dibutuhkan.

Fenomena balon udara liar bukan hanya ancaman teknis bagi penerbangan, tetapi juga potensi bencana yang menyentuh langsung keselamatan masyarakat.

Ketika balon membawa muatan petasan, risikonya meningkat berkali lipat: dari gangguan navigasi udara hingga ledakan yang merusak properti warga.

Tanpa kehadiran langsung sosialisasi di tengah masyarakat, pemahaman mengenai bahaya ini sulit terbentuk secara merata.

Menanggapi situasi ini, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti dampak langsung dari kebijakan pengurangan anggaran keselamatan.

“Dampaknya sudah bisa kita lihat jelas tahun ini. Sosialisasi yang dulunya langsung ke masyarakat kini hanya sebatas digital, padahal tidak semua warga menjangkau informasi dari media sosial. Ini bukan hanya soal tradisi, tapi sudah menyangkut nyawa dan keselamatan publik,” ujar Djoko, Minggu (6/4).

Menurut Djoko, sosialisasi lapangan memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang selama ini rutin menerbangkan balon udara sebagai bagian dari perayaan Lebaran.

“Ketika pendekatan preventif dikurangi, maka potensi risiko meningkat. Pemerintah perlu menyadari bahwa biaya untuk pencegahan jauh lebih murah dibandingkan menanggung akibat dari kecelakaan atau kerusakan yang terjadi,” tegasnya.

Perlu Langkah Nyata

Djoko menekankan perlunya tindakan nyata yang bersifat langsung dan masif, terutama menjelang momen-momen perayaan di mana potensi gangguan meningkat.

“Kalau ini terus dibiarkan dan anggaran terus ditekan, kita tinggal tunggu waktu sebelum terjadi kecelakaan yang lebih fatal. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ini dengan melihat fakta di lapangan, bukan hanya berdasarkan angka di atas kertas,” tambahnya.

Kini, pertanyaannya setelah insiden-insiden ini terjadi, apakah program pemangkasan anggaran keselamatan akan tetap dipertahankan?

Pemerintah dan pemangku kebijakan didorong untuk meninjau kembali strategi penganggaran di sektor vital ini. Keselamatan transportasi bukanlah sektor yang bisa ditawar, apalagi di tengah meningkatnya kompleksitas mobilitas masyarakat.

Redaktur: Sriyono

Penulis: Henri pelupessy

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.