Anggota DPR Desak Mantan Kapolres Ngada Dihukum Berat Atas Dugaan Pencabulan dan Perekaman

Dalam konteks ini, dia berharap makin memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial yang layak.

"Tidak hanya itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap institusi penegak hukum juga menjadi langkah yang perlu agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga," tuturnya.

Selly menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga meninggalkan luka mendalam yang dapat berdampak pada masa depan mereka.

Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada korban harus menjadi komitmen bersama. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual dalam institusi negara maupun di tengah masyarakat.

Ia berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan.

Dikatakan pula bahwa masa depan anak-anak korban kekerasan seksual harus menjadi perhatian utama. Negara tidak hanya harus menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban.

Dukungan pendidikan, rehabilitasi, serta lingkungan yang aman, kata dia, harus menjadi prioritas agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal tanpa trauma berkepanjangan.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan anak.

Pendidikan tentang bahaya kekerasan seksual, lanjut dia, harus ditanamkan sejak dini, sementara negara harus hadir secara nyata untuk jamin setiap anak dapat tumbuh dengan aman dan punya masa depan yang cerah.