Kemendes Berkolaborasi dengan BNN Wujudkan Desa Bebas Narkoba

Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mewujudkan Desa Bebas Narkoba.

"Kami sangat siap melakukan kerja sama yang serius karena bagaimana pun narkoba ini musuh bebuyutan kita semua. Mungkin, hampir semua (wilayah di Indonesia) zona merah ya, sekarang," ujar Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto saat menerima audiensi Kepala BNN Marthinus Hukom di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (10/3).

Yandri pun menegaskan komitmennya dalam membentengi dan menyelamatkan masyarakat desa khususnya generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Dengan menggandeng BNN, menurut dia, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di desa memungkinkan agar dilakukan secara terpadu, efektif, dan tepat sasaran.

Mendes Yandri juga menjelaskan bahwa kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba menjadi faktor utama yang memicu warga desa menyalahgunakan narkoba.

Garis kemiskinan dan pengangguran pun, kata dia menambahkan, dapat mendorong masyarakat untuk mencari narkoba sebagai pelarian dari kenyataan yang pahit. Selain itu, katanya, ketersediaan narkoba secara mudah dan murah semakin memperburuk masalah di level desa.

"Di desa sekarang, banyak yang menjadi korban. Mungkin karena lebih mudah untuk dibujuk-dirayu, termasuk kepala desanya pak, ada beberapa oknum, kades sebagai pemakai narkoba atau bisa jadi bandar nanti kalau tidak kita atasi secara serius" ucap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Bersama Kepala BNN, Mendes Yandri berencana turun langsung ke desa untuk memastikan bahwa pihaknya sangat serius dan fokus dalam pemberantasan narkoba di desa. Menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba bagi generasi mendatang.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa setiap pihak juga perlu mendidik dirinya sendiri dan orang lain tentang bahaya narkoba, menanamkan nilai-nilai positif di kalangan anak muda, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menegakkan hukum.

"Maka setelah MoU kemarin, kesempatan ini mari kita konkretkan untuk sama-sama bergerak ke desa-desa demi mencegah, merehabilitasi masyarakat. Narkoba tidak ada toleransi bagi kita," beber mantan Anggota DPR RI itu.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Kepala BNN Marthinus Hukom mengaku bahwa narkoba menjadi momok serius yang menghantui desa. Dia mengatakan generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa, justru terjerat dalam lingkaran narkoba.

Menyadari keparahan situasi ini, kata Marthinus, pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi narkoba. Program pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum perlu digencarkan untuk mengembalikan kedamaian alami warga desa.

"Kami senang bisa diterima, dan pak menteri bersemangat dalam memberantas kasus narkoba di desa. Sebab upaya ini kita perlu samakan persepsi. Mengapa desa penting dalam hal ini? Karena sekarang para bandar itu menyasar generasi desa, bahkan petani, pekebun, di desa-desa," ucap dia.