RI Harus Mitigasi Kebijakan AS agar Perdagangan Tetap Surplus

JAKARTA - Indonesia harus melakukan mitigasi pada kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump supaya bisa tetap menjaga surplus perdagangan dengan negara ekonomi terbesar dunia itu. 

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan dalam pertemuannya dengan Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (7/3), keduanya sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik agar tidak terkena dampak dari isu-isu negatif.

“Jadi, Dubes tadi juga ingin menyampaikan, juga sepakat bahwa harus ada hubungan baik. Jangan sampai kita kena dampak, mudah-mudahan sih nggak ya,” kata Budi.

Salah satu langkah mitigasi yang bisa dilakukan Indonesia adalah dengan tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika.

Selain itu, dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan bisnis antara Indonesia dengan AS untuk menyamakan persepsi perdagangan.

“Kita harus jaga pasar itu, jangan kita juga bikin kebijakan yang tidak bagus buat mereka, sehingga produk-produk kita, akses pasar kita yang ke sana juga tidak diganggu,” katanya.

Indonesia dan AS katanya optimistis kerja sama kedua negara tetap berjalan dengan baik dan hubungan dagang semakin bagus.

Sebelumnya, Trump mengusulkan kebijakan tarif 100 persen untuk negara anggota BRICS dan kenaikan tarif sebesar 60 persen pada produk Tiongkok yang berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok global.

Belajar ke Vietnam

Direktur Eksekutif Institute for Development of Econimics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, Indonesia harus belajar dari Vietnam, bagaimana menjadi negara yang paling mendapat benefit dalam perang dagang periode pertama Trump.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintaha menurut Esther. Pertama, mensubstusi produk Tiongkok yang diekspor ke AS.

Kedua, melakukan ekspor produk produk mineral olahan yang dibutuhkan oleh AS seperti nikel dan tembaga yang sudah diolah.

Ketiga, menginisiasi banyak kerjasama bilateral maupun multilateral agar produk Indonesia yang masuk ke AS dan negara - negara lain lebih mudah.

Terakhir, Indonesia harus menjadi host investasi yang baik sehingga banyak pabrik pabrik AS dipindahkan dari Tiongkok ke Indonesia sehingga kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum/ regulasi harus dijamin.

Pada kesempatan terpisah, pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga, Surabaya, Radityo Dharmaputra mengatakan, Indonesia perlu melakukan diversifikasi hubungan dagang dengan negara atau blok lain sebagai upaya untuk mengimbangi gejolak global yang ditimbulkan akibat perubahan kebijakan AS di bawah pemerintahan Donald Trump.

“Kalau selama ini kita tergantung Tiongkok dan AS, ketika AS tidak lagi reliabel, maka perlu ada partner global lain yg lebih reliabel. Ada banyak opsi seperti Uni Eropa, yang mereka juga butuh Indonesia,” ungkapnya.