Gejolak Global Masih Menguat

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpo­tensi melemah dalam perdagangan tengah pekan ini. Senti­men utamanya diperkirakan berasal dari global.

Analis mata uang, Ibrahim Assuaibi melihat investor makin dibuat cemas oleh meningkatnya tensi persagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Peningkatan ta­rif atas barang-barang Tiongkok oleh pemerintah AS sema­kin menegangkan hubungan keduanya.

Bahkan, Tiongkok berjanji akan mengambil tindakan balasan terhadap tarif AS untuk melindungi kepentingan­nya, sementara Kanada mempersiapkan pembalasannya.

Karenanya, Ibrahim memproyeksikan kurs rupiah terha­dap dollar AS dalam perdagangan di pasar uang antarbank, Rabu (5/3), bergerak fluktuatif namun, ditutup melemah di kisaran 16.430-16.500 rupiah per dollar AS.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS da­lam penutupan perdagangan, Selasa (4/3) sore, di Jakarta menguat 35 poin atau 0,21 persen dari sehari sebelumnya menjadi 16.445 rupiah per dollar AS.

Ibrahim menilai penguatan nilai tukar rupiah dipe­ngaruhi sikap AS yang hendak meredakan konflik antara Ukraina dengan Russia. Perseteruan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zel­enskyy di Ruang Oval dilanjutkan dengan penghentian se­mentara semua bantuan militer AS ke Ukraina.

“Pasar telah melihat semakin jauhnya jarak antara Ge­dung Putih dan Ukraina sebagai tanda potensi meredanya konflik yang dapat berujung pada pencabutan sanksi bagi Rusia,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Departemen Luar Negeri dan Keuangan AS disebut sedang menyusun daftar sanksi yang dapat dilonggarkan untuk diba­has dengan perwakilan Rusia dalam beberapa hari menda­tang sebagai bagian dari pembicaraan dengan Moskow.

Kendati begitu, kurs rupiah tetap berada dalam bayang-bayang dari sentimen pasar atas kebijakan tarif AS. Trump mengonfirmasi bahwa tarif 25 persen untuk impor dari Meksiko dan Kanada akan tetap berlaku pada 4 Maret 2025. Presiden AS juga menandatangani perintah untuk menaik­kan tarif atas barang-barang Tiongkok dari 10 persen men­jadi 20 persen.