Anggota DPR Mendukung Kemenkomdigi Menutup Situs Pemerintah yang Tidak Aktif

JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk menutup situs web dan akun media sosial pemerintah yang sudah tidak aktif.

Menurut anggota Komisi yang membidangi komunikasi dan informatika tersebut, langkah Kemenkomdigi yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan praktik judi daring atau online (judol) dinilai dapat menurunkan potensi praktik judol, dan meningkatkan keamanan siber nasional.

"Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi aset digital negara, dan data publik dari ancaman kejahatan siber. Ini momentum baik untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan berintegritas," kata Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/3).

Selain itu, dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memerangi praktik judol, terlebih saat ini banyak pelaku judol yang kerap memanfaatkan celah keamanan siber melalui situs web yang tidak aktif.

"Kami di Panja Judol telah melihat langsung bagaimana situs web pemerintah yang tidak aktif disalahgunakan oleh pelaku judol. Langkah Kemenkomdigi ini sangat tepat dan perlu didukung penuh," kata anggota Panitia Kerja (Panja) Judol tersebut.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Kemenkomdigi perlu memetakan jumlah situs web yang tidak aktif, dan menganalisis ketidakaktifannya. Misalnya, karena anggaran, sumber daya manusia terbatas atau kurang mumpuni, hingga faktor lainnya.

"Saya kira Kemenkomdigi harus mencari tahu sebelum melakukan penonaktifan situs pemerintah," katanya.

Bila masalah ketidakaktifan situs web atau akun medsos pemerintah disebabkan anggaran yang terbatas, dia menyarankan perlunya alokasi dana khusus untuk pemeliharaan situs web maupun sistem keamanan sibernya.

Wakil rakyat ini mendorong adanya peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi maupun pelaku industri.

Dia mengatakan bahwa Kemenkomdigi perlu memantau secara rutin keaktifan dan keamanan situs web pemerintah, bahkan memberikan apresiasi bagi instansi yang inovatif hingga sanksi tegas bagi yang lalai.

"Komisi I DPR RI siap mendukung melalui fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara berkelanjutan," ujarnya.

Akan tetapi, dia mengutarakan bahwa langkah-langkah Kemenkomdigi tersebut tetap perlu diikuti dengan konsolidasi layanan digital pemerintah.

Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan momentum saat ini untuk mengevaluasi secara mandiri.

"Ini adalah titik awal untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi, dan mengoptimalkan anggaran TI secara tepat sasaran," jelasnya.

Dalam keterangannya, dia mengingatkan agar migrasi konten penting dilakukan untuk menunjang langkah Kemenkomdigi tersebut, yakni dari situs web yang tidak aktif ke platform terpusat yang lebih modern dan terjamin keamanannya.

“Ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi tanpa risiko gangguan dari pihak tak bertanggung jawab," jelasnya.