Keamanan Pembayaran Digital Menghadapi Ancaman AI hingga Komputasi Kuantum

JAKARTA — Perkembangan pembayaran digital membawa kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha, tetapi pada saat yang sama memperluas permukaan serangan bagi pelaku kejahatan siber. Modus penipuan juga berkembang seiring pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), sehingga industri pembayaran dituntut memperkuat sistem keamanan tanpa mengorbankan kemudahan transaksi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Visa Indonesia Risk Forum yang digelar di Jakarta, 24 September 2026. Dalam forum tersebut, Visa memperkenalkan pembaruan Visa Indonesia Security Roadmap, yang memuat sejumlah prioritas untuk memperkuat keamanan dan ketahanan ekosistem pembayaran Indonesia.

Forum yang diselenggarakan dua kali dalam setahun itu mempertemukan penerbit kartu, acquirer, merchant, regulator, dan berbagai mitra dalam ekosistem pembayaran. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas perkembangan risiko, bertukar pengalaman, serta membahas langkah menghadapi ancaman terhadap transaksi digital.

Visa Indonesia Security Roadmap pertama kali diperkenalkan pada 2018. Dokumen tersebut kemudian terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi, pola transaksi, dan bentuk ancaman yang dihadapi industri pembayaran.

Dalam pembaruan terbaru, terdapat lima prioritas utama. Fokus pertama adalah meningkatkan kemampuan industri dalam mengantisipasi dan merespons penipuan yang memanfaatkan AI.

AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan keamanan, tetapi teknologi yang sama juga dapat digunakan pelaku kejahatan untuk membuat modus penipuan menjadi lebih meyakinkan. Kemampuan menghasilkan teks, suara, gambar, maupun video sintetis, misalnya, dapat meningkatkan tantangan bagi sistem keamanan dalam membedakan komunikasi yang sah dari upaya penipuan.

Karena itu, pencegahan penipuan tidak lagi cukup hanya mengandalkan aturan sederhana berdasarkan jenis transaksi atau perangkat. Sistem perlu mampu mengenali pola perilaku dan anomali secara lebih dinamis.

Autentikasi Tak Lagi Hanya Mengandalkan Kata Sandi

Prioritas kedua dalam roadmap adalah pengembangan metode autentikasi yang lebih canggih, termasuk biometrik dan passkey.

Selama bertahun-tahun, kata sandi dan kode OTP menjadi salah satu lapisan autentikasi yang umum digunakan dalam layanan digital. Namun, keduanya juga menghadapi berbagai risiko, terutama ketika pengguna berhasil diyakinkan untuk menyerahkan kode atau informasi autentikasi kepada penipu.

Passkey dikembangkan sebagai alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada kata sandi. Teknologi ini memanfaatkan kriptografi kunci publik dan dapat dikombinasikan dengan mekanisme autentikasi pada perangkat, seperti biometrik atau PIN perangkat.

Dengan pendekatan tersebut, proses autentikasi tidak semata-mata bergantung pada sesuatu yang diketahui pengguna, seperti kata sandi atau kode, tetapi juga pada perangkat dan mekanisme keamanan yang digunakan untuk mengaksesnya.

Namun, perubahan teknologi autentikasi juga membutuhkan kesiapan dari seluruh ekosistem agar penerapannya dapat berlangsung secara konsisten dan mudah digunakan konsumen.

Ancaman Card-Not-Present Masih Menjadi Perhatian

Forum tersebut juga membahas penipuan pada transaksi tanpa kehadiran fisik kartu atau card-not-present fraud. Dalam transaksi semacam ini, kartu tidak digunakan secara fisik di hadapan merchant. Kondisi tersebut membuat sistem pembayaran membutuhkan metode lain untuk memastikan transaksi benar-benar dilakukan oleh pemegang kartu.

Perkembangan perdagangan elektronik membuat transaksi tanpa kehadiran kartu menjadi bagian penting dari aktivitas pembayaran digital. Di sisi lain, karakteristik transaksi tersebut juga menciptakan tantangan tersendiri dalam mendeteksi transaksi yang tidak sah.

Karena itu, industri semakin banyak memanfaatkan machine learning, risk intelligence, dan analisis data untuk mengidentifikasi pola transaksi yang berbeda dari perilaku normal. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menilai berbagai sinyal risiko secara bersamaan, sehingga keputusan mengenai suatu transaksi tidak hanya bergantung pada satu parameter.

Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan. Sistem yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko penipuan, sementara sistem yang terlalu ketat dapat menyebabkan transaksi sah ditolak.

Ketahanan Siber Menjadi Lapisan Pertahanan

Prioritas ketiga dalam Security Roadmap berkaitan dengan peningkatan ketahanan siber. Fokusnya bukan hanya mencegah serangan, tetapi juga memastikan sistem dapat tetap beroperasi dan kembali pulih ketika menghadapi gangguan.

Hal tersebut penting karena ekosistem pembayaran melibatkan banyak pihak dan sistem yang saling terhubung. Gangguan pada satu bagian dapat berpengaruh terhadap layanan yang digunakan konsumen maupun pelaku usaha.

Prioritas keempat dan kelima diarahkan pada menjaga integritas serta ketahanan sistem, termasuk menghadapi risiko kegagalan sistem maupun serangan siber.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan pembayaran tidak hanya berkaitan dengan upaya mendeteksi transaksi penipuan. Keandalan infrastruktur, perlindungan data, kemampuan merespons insiden, dan pemulihan layanan juga menjadi bagian dari keamanan ekosistem.

Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari mengatakan pertumbuhan ekonomi digital membuat kebutuhan untuk menjaga keamanan transaksi semakin penting.

“Ekonomi digital Indonesia terus membuka peluang besar bagi pelaku usaha dan konsumen. Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keamanan dalam setiap transaksi menjadi semakin penting,” ujar Vira dalam siaran pers pada hari Jumat (25/9).

Menurut dia, penyempurnaan Visa Indonesia Security Roadmap dilakukan dengan melibatkan mitra industri untuk memperkuat fondasi ekosistem pembayaran.

“Dengan menyelaraskan prioritas bersama dan aksi kolektif industri, kami bisa membantu konsumen dan pelaku usaha bertransaksi dengan lebih percaya diri, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.

Mulai Mempersiapkan Era Komputasi Kuantum

Salah satu bagian yang menarik dari pembaruan roadmap adalah perhatian terhadap post-quantum cryptography atau kriptografi pascakuantum.

Teknologi pembayaran digital saat ini sangat bergantung pada kriptografi untuk melindungi komunikasi, autentikasi, dan data. Namun, perkembangan komputer kuantum di masa depan berpotensi mengubah asumsi keamanan yang digunakan oleh sebagian sistem kriptografi saat ini.

Komputer kuantum yang cukup kuat secara teoritis dapat menjalankan algoritma tertentu jauh lebih efisien dibandingkan komputer konvensional. Salah satu kekhawatiran dalam keamanan siber adalah kemampuan teknologi tersebut untuk memecahkan jenis algoritma kriptografi tertentu yang digunakan saat ini.

Ancaman tersebut belum berarti transaksi digital saat ini dapat dengan mudah dibobol menggunakan komputer kuantum. Persoalannya lebih bersifat persiapan jangka panjang. Infrastruktur pembayaran memiliki umur penggunaan yang panjang sehingga perubahan standar keamanan membutuhkan waktu untuk direncanakan dan diterapkan.

Karena itu, kriptografi pascakuantum dikembangkan untuk mencari metode enkripsi yang tetap aman menghadapi kemampuan komputer kuantum di masa depan.

Masuknya isu tersebut ke dalam Security Roadmap menunjukkan bahwa keamanan pembayaran tidak hanya diarahkan untuk menghadapi modus penipuan yang sudah terjadi saat ini, tetapi juga mengantisipasi perubahan teknologi yang berpotensi memengaruhi keamanan digital dalam jangka panjang.

Kolaborasi Menjadi Bagian Penting

Head of Risk Visa Indonesia Nitia mengatakan perubahan modus penipuan membuat industri pembayaran perlu mengantisipasi ancaman yang ada saat ini sekaligus risiko yang mulai muncul.

“Pembaruan Visa Indonesia Security Roadmap memberikan kerangka strategis bagi ekosistem untuk memperkuat pencegahan penipuan, meningkatkan ketahanan siber, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan keamanan generasi berikutnya,” ujar Nitia.

Menurut dia, roadmap tersebut dirancang untuk membantu menjaga ekosistem pembayaran tetap aman dan tangguh ketika pola transaksi serta ancaman digital terus berkembang.

Pembahasan dalam Visa Indonesia Risk Forum sekaligus memperlihatkan bahwa keamanan pembayaran tidak dapat ditangani oleh satu perusahaan atau satu kelompok pelaku industri saja. Sistem pembayaran melibatkan bank, penyedia layanan pembayaran, merchant, konsumen, regulator, dan penyedia teknologi.

Setiap pihak memiliki peran dalam menjaga keamanan transaksi, mulai dari pengembangan teknologi deteksi penipuan, autentikasi pengguna, perlindungan infrastruktur, hingga edukasi konsumen.

Dengan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, tantangan keamanan juga bergerak dari sekadar melindungi kartu dan rekening menuju perlindungan ekosistem digital secara keseluruhan. Ancaman berbasis AI, transaksi tanpa kehadiran kartu, serangan terhadap infrastruktur, hingga kemungkinan perubahan lanskap kriptografi menjadi bagian dari persoalan yang perlu diantisipasi sejak sekarang.