Pangkas Anggaran Jangan Rampas Hak Aktor Pendidikan

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Agus Sartono, mengatakan, pemotongan anggaran pendidikan, jangan sampai mengabaikan hak-hak aktor utama penggerak sektor pendidikan yaitu guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Menurutnya para aktor tersebut memiliki peran penting dalam pendidikan.

“Kalau infrastruktur bisa ditunda 1-2 tahun, tetapi hak guru dan dosen tidak mungkin ditunda, termasuk rekrutmen guru dan dosen untuk mengisi yang sudah pensiun. Kalau ini dibiarkan akan terjadi gap,” ujar Agus, dalam keterangannya, Senin (24/2).

Dia menilai, jika kesejahteraan guru dan dosen tidak terpenuhi akan berdampak negatif pada lulusan terbaik yang berkeinginan akan meniti profesi sebagai tenaga pengajar. Menurutnya, pendidikan adalah kunci bagi pembangunan peradaban dan kemajuan bangsa, sehingga profesi guru dan dosen harus pada posisi yang terhormat.

“Tanpa pendidikan, tidak akan ada peradaban. Negara maju sudah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemotongan anggaran oleh pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebesar 14,3 triliun rupiah dari pagu anggaran yang mencapai 56,6 triliun rupiah. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang anggaran awal 33,5 triliun rupiah dipangkas sebesar 8 triliun rupiah hingga menyisakan 25,5 triliun rupiah.

Agus juga mengingatkan, jika pemotongan anggaran bisa berdampak pada bantuan dana beasiswa, termasuk beasiswa KIP Kuliah (KIP-K), beasiswa Daerah 3T, beasiswa ADik dan ADEM. Beasiswa tersebut, disebutnya sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial.

“Apabila anggaran beasiswa dipangkas tentunya semakin mempersulit masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan tinggi,” terangnya.

Dia menilai pemangkasan bisa memaksa PTN untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT). Menurutnya, jika intervensi pemerintah berkurang, PTN tetap mesti memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan. “Maka ini bisa menjadi dilema yang memicu gejolak di kampus,” tuturnya.

Dia sangat berharap pemangkasan harus dilakukan secara selektif. Dalam pandangan idealnya, pengurangan anggaran sebaiknya menyasar pada program yang bersifat administratif.

“Pengurangan pada program-program yang tidak berdampak langsung pada mutu pendidikan seperti pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, studi banding, seminar dan sebagainya,” katanya.