Korut Kecam Kelompok Sanksi Baru

SEOUL - Korea Utara (Korut) mengecam munculnya kelompok baru yang dipimpin Korea Selatan (Korsel) yang dibentuk untuk memantau penerapan sanksi terhadap Pyongyang, dengan mengatakan pada Senin (24/2) bahwa negaranya akan terus maju apapun yang terjadi dan tidak putus asa untuk mendapatkan pencabutan sanksi.

Tim Pemantauan Sanksi Multilateral (Multilateral Sanctions Monitoring Team/MSMT) yang dibentuk oleh Korsel dan 10 negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Jepang, pada Oktober lalu, mulai bekerja pekan lalu dan tim ini berjanji untuk memastikan penerapan penuh sanksi PBB terhadap Korut.

MSMT merupakan kelanjutan dari Panel Ahli PBB tentang Korut yang dibubarkan pada April lalu, dan beroperasi di luar kerangka kerja PBB. Masa jabatan panel ahli PBB, yang telah mengawasi penegakan sanksi terhadap Korut sejak 2009, berakhir pada April lalu setelah Russia memveto pembaruan mandatnya pada Maret.

Sanksi secara luas diyakini telah melumpuhkan ekonomi Korut yang terisolasi, tetapi seorang pejabat senior pemerintah di Pyongyang mengatakan bahwa sanksi itu juga akan berdampak serius pada mereka yang memberlakukannya.

"Kami dengan tegas memperingatkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan zaman dari pasukan musuh yang dengan bodohnya mencoba menghalangi pelaksanaan hak yang sah dari Korut, dapat menimbulkan efek-efek samping yang serius dan sulit untuk diatasi oleh mereka," kata kepala kantor kebijakan luar negeri Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak mau disebutkan namanya, sebagaimana dikutip oleh kantor berita KCNA.

Sanksi terhadap Korut ditujukan untuk menekan negara itu agar menghentikan program senjata nuklir dan misilnya, tetapi pejabat Korut yang dikutip oleh KCNA mengatakan bahwa negosiasi untuk pencabutan sanksi bukan masalah yang perlu dikhawatirkan.

"Sanksi biadab AS telah membuat Korut lebih memahami cara agar dapat bertahan hidup, mandiri, dan kuat meskipun menghadapi keadaan eksternal yang paling berat dan telah menjadi faktor penentu dalam mempercepat pembangunan kekuatan besar yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun," kata pejabat itu.

“Korut tidak akan pernah menginginkan pencabutan sanksi, tetapi tidak akan pernah mengabaikan provokasi AS dan para pengikutnya untuk melanggar kedaulatan sah Korut dengan dalih penerapan sanksi dan akan melawannya dengan tindakan tegas,” imbuh dia.

Transaksi Senjata

AS dan sekutunya yakin Russia telah melanggar berbagai sanksi terhadap Korut melalui transaksi senjata, yang meningkat menyusul perjanjian militer besar yang diteken dengan Korut pada Juni tahun lalu.

Korut diduga mengirim senjata ke Russia untuk mendukung invasinya ke Ukraina. Sementara Korsel pada Oktober lalu menyatakan bahwa Korut telah mengirim sekitar 7.000 kontainer senjata ke Russia selama dua bulan sebelumnya, sehingga jumlah total kontainer menjadi 20.000.

Kepala intelijen militer Ukraina mengatakan pada Minggu (23/2) bahwa Korut diperkirakan telah menyediakan 50 persen dari permintaan amunisi Russia. Sementara pihak intelijen Korsel juga mencatat bahwa Korut telah memasok Russia dengan 200 artileri jarak jauh.

Terkait dugaan ini, baik pihak Moskwa maupun Pyongyang belum mengeluarkan pernyataan apapun. RFA/I-1