Mensos Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Alokasi Bansos dan Honor Tenaga Pendamping

Kemensos memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi hak rakyat, termasuk alokasi bantuan sosial dan honor pendamping sosial.

MADIUN – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi jatah hak rakyat, termasuk alokasi bantuan sosial (bansos) serta honor para pendamping sosial.

“Pendamping tidak perlu khawatir soal efisiensi anggaran. Jatah untuk rakyat tidak akan dikurangi, malah bansos memungkinkan akan ditambah. Hak masyarakat tetap jadi prioritas pemerintah,” ujar Mensos Saifullah Yusuf dalam dialog bersama pilar-pilar sosial wilayah eks-Keresidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (21/2).

Mensos memastikan honor dan insentif bagi para pendamping sosial sudah disiapkan dan dianggarkan untuk tahun berjalan dan tetap aman.

“Semua sudah dipikirkan. Tidak ada yang dirugikan. Pendamping tetap mendapat haknya karena peran mereka sangat penting dalam mendampingi masyarakat,” kata Mensos.

Mensos menilai efisiensi adalah langkah positif untuk menciptakan birokrasi yang ramping dan efektif. Ia mengibaratkan efisiensi seperti proses menghilangkan “lemak-lemak” yang tidak perlu dalam tubuh birokrasi.

“Efisiensi ini justru menyehatkan. Kalau diibaratkan puasa, semakin lama puasa bisa menghilangkan kanker birokrasi yang menghambat pelayanan,” katanya.

Menurutnya, keluhan dari beberapa pihak terkait efisiensi adalah hal yang wajar. Banyak yang cemas, upaya pemerintah itu akan berdampak pada jatah bansos sekaligus para pendamping sosialnya.

“Kalau ada yang mengeluh itu biasa. Mereka mungkin terbiasa dengan cara kerja yang tidak efisien. Tapi kita harus berubah, demi pelayanan yang lebih baik untuk rakyat,” ungkap Mensos.

Gus Ipul mengungkapkan, efisiensi juga merupakan bagian dari upaya Kemensos untuk menjalankan program yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan anggaran yang digunakan secara tepat, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan tanpa mengurangi hak-hak penerima manfaat.

“Kami ingin setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tidak boleh ada pemborosan. Ini soal tanggung jawab moral dan kepercayaan publik,” tuturnya.

Pendamping Sosial

Dalam dialog yang dihadiri 457 pilar sosial dari Madiun, Magetan, dan Ngawi, tersebut, Mensos menegaskan kembali pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak di lapangan. Ia meminta para pendamping tetap fokus menjalankan tugas, mendampingi warga, dan memastikan program-program Kemensos berjalan tepat sasaran.