Guru Besar UGM Menyayangkan Pemotongan Anggaran Kemendiktisaintek

Guru Besar bidang Manajemen Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo, menyayangkan pemerintah yang memotong anggaran sektor strategis seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Menurutnya, kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran terkesan timpang.

"Program penghematan ini cenderung timpang, sektor-sektor tertentu yang sebenarnya lebih fundamental, lebih mendasar untuk pelayanan publik justru kena pemangkasan," ujar Wahyudi, dalam keterangan resminya, Jumat (14/2).

Dia menjelaskan, Kementerian Pertahanan, justru lolos dari hal tersebut, bahkan pembelian alutsista terus berjalan. Menurutnya, hal ini sebetulnya bisa ditunda, dan dana dari anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat.

“Bukan berarti tidak setuju penghematan, realokasi, atau efisiensi apapun namanya, tetapi efisiensi itu juga harus tepat,” jelasnya.

Wahyudi menekankan pemerintah untuk benar-benar mengkaji ulang efisiensi ini. Terlebih, menurutnya efisiensi saat ini sangat sulit dilakukan mengingat profil kabinet yang membengkak.

Dia sepakat jika pemotongan anggaran dilakukan pada pos-pos anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan penghematan anggaran ini seharusnya bersifat kolektif dan tidak timpang sebelah, dalam artian tidak hanya rakyat saja, namun juga untuk kalangan pejabat pemerintahan.

“Jangan pejabat menekan rakyat untuk berhemat, tapi ternyata pejabat tetap juga memelihara gaya hidup yang juga boros. Itu jelas akan menyakiti hati rakyat pada umumnya, kalau pejabat tetap masih dengan gaya hidup yang boros dan tidak peduli pada situasi yang sebenarnya," katanya.

UKT Terdampak

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pihaknya tengah berupaya agar Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tak terkena efisiensi. Dia berharap anggarannya dapat dikembalikan ke pagu awal.

Dia menerangkan, pihaknya menyiapkan pagu anggaran BOPTN sebesar 6,018 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2025. Dengan adanya efisiensi, dana BOPTN dipotong sampai 50 persen atau 3,009 triliun rupiah.

"BOPTN pagunya 6,018 itu dikenakan efisiensi 50 persen kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal yakni 6,018 triliun," ucapnya.

Satryo menekankan, pengembalian pagu BOPTN seperti semula sangat vital bagi mahasiswa. Menurutnya, bisa saja PTN menaikkan uang kuliah karena minimnya BOPTN.

"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah," terangnya.

Dia menyebut, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTN BH) juga kata dia terkena efisiensi sebesar 50 persen. Pagu yang awalnya 2,3 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah.

"Kalau ini juga kalau besar pemotongan efisiensinya ini kembali dari PTNBH juga akan terpaksa menaikkan sebagian dari uang kuliah mahasiswanya," tuturnya.