Pemprov DKI: Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP untuk Antisipasi Penyalahgunaan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan.

"Ya memang itu untuk mengetahui by name by address (sesuai nama dan alamat) supaya nanti tidak terjadi penyalahgunaan, akan di-tracking (dilacak) yang beli memang orang itu. Jangan sampai nanti lari ke menengah ke atas," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Selasa.

Dia menuturkan Pemprov DKI melalui dinas terkait memantau kondisi ketersediaan elpiji 3 kg di lapangan. Hari juga menegaskan alokasi gas hingga Lebaran nanti aman.

"Alokasi itu masih ada. InsyaAllah nanti di menjelang bulan Ramadan, Lebaran, sudah aman, sudah selesai (masalah kelangkaan)," tutur dia.

Sebelumnya, terjadi kelangkaan elpiji ukuran 3 kg di Jakarta, salah satunya akibat kuota yang lebih rendah dibandingkan dengan usulan awal.

Realisasi penyaluran gas elpiji tiga kilogram di Jakarta tahun 2024 mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025.

Namun, kuota yang disetujui sebanyak 407.555 metrik ton, atau lebih rendah sekitar lima persen dari usulan tersebut.

Di sisi lain, terjadi "panic buying" atau pembelian berlebihan karena panik karena terbitnya aturan yang mengharuskan seluruh distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram dilakukan langsung oleh agen kepada rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan, tanpa melalui pengecer.

Lalu, guna mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta terus mencermati dan memonitor ketersediaan elpiji tiga kilogram di masyarakat. Diharapkan, upaya ini bersama upaya lainnya dapat segera mengatasi masalah kelangkaan yang terjadi.