Terus Dikebut Pembangunannya, Pembiayaan IKN Skema KPBU Capai Rp60,93 Triliun

JAKARTA - Program pembiayaan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 60,93 triliun rupiah, yang telah diproses hingga studi kelayakan.

"Ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar 60,93 triliun rupiah yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya," ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).

Seperti dikutip dari Antara, Basuki menjelaskan berdasarkan studi kelayakan itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun 97 menara apartemen, 129 rumah tapak, enam proyek jalan, serta multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU," kata dia lagi.

Selain itu, KPBU juga mencakup proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 50 megawatt (MW) yang telah diresmikan sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut Basuki menyampaikan kepada Presiden Prabowo tentang agenda peletakan batu pertama (ground breaking) ke-9 di IKN untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran, dengan investasi sebesar 6,49 triliun rupiah.

Basuki dalam kesempatan yang sama juga melaporkan pada tahap awal (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan 89 triliun rupiah dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.

Investasi Swasta

Selain itu, investasi swasta sebesar 58,41 triliun rupiah telah berhasil digerakkan hingga September 2024.

"Kami juga mendapat masukan dari Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan ground breaking tadi, baik dari 1-8 maupun nanti yang ke-9 agar tidak sekadar ground breaking, tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya," ujar Basuki.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden Prabowo mengalokasikan anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk kelanjutan pembangunan IKN, terutama di KIPP, hingga lima tahun mendatang.

"Presiden Prabowo menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve (disetujui) anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk lima tahun ke depan," kata Menko AHY.

AHY menegaskan sesuai arahan dari Presiden Prabowo, pembangunan di IKN akan dilanjutkan dengan mengikuti timeline yang ditetapkan, yakni tahap pertama pada 2022 di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, kemudian tahap kedua pada 2025-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut AHY, berbagai infrastruktur di IKN telah selesai 100 persen pada tahap pertama, seperti Istana Garuda, Istana Presiden, hingga gedung Kementerian Koordinator.

Adapun anggaran untuk kelanjutan pembangunan di IKN tahap dua akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung dan ekosistem kantor untuk legislatif dan yudikatif. Pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan di IKN ini, kata AHY, diharapkan tidak berasal dari satu sumber dana saja, yakni APBN, tetapi juga dari pihak swasta.

"Tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik," kata AHY.