Respons Cepat Tangani Gempa NTT Dipuji, Pengamat: Harus Jadi Standar Pemerintah

Jakarta - Pengamat politik Hendri Satrio menilai respons cepat pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) patut diapresiasi. Namun, ia menilai kecepatan tersebut harus menjadi standar kerja pemerintah, bukan sekadar respons dalam situasi tertentu.

"Gerak cepat pemerintah menangani gempa NTT tentu patut diapresiasi. Tetapi, sebenarnya yang seperti ini memang harus menjadi standar pemerintah," kata Hendri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8).

Menurut dia, pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan cepat ketika menghadapi situasi darurat yang membutuhkan tindakan segera.

"Artinya, pemerintah bisa cepat. Bisa langsung bergerak, bisa mengoordinasikan berbagai unsur ketika memang dibutuhkan," ujar pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Ia mencontohkan langkah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memantau perkembangan penanganan gempa sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi di lapangan.

“Teddy mengecek, memastikan perkembangan penanganannya seperti apa. Hal seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi dalam kondisi bencana memang harus dilakukan," katanya.

Hendri berharap pola respons cepat tersebut tidak hanya diterapkan dalam penanganan gempa NTT, tetapi juga menjadi kebiasaan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan keputusan dan tindakan segera.

"Kalau untuk kondisi seperti ini pemerintah bisa bergerak cepat, ya bagus. Tinggal kemudian kecepatan seperti ini dijadikan kebiasaan, bukan pengecualian," ujarnya.

Ia mengatakan kecepatan respons dalam situasi bencana menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Namun, Hendri mengingatkan respons cepat pada fase awal harus diikuti konsistensi dalam penanganan, terutama ketika perhatian publik terhadap bencana mulai berkurang.

"Biasanya yang juga penting itu setelah hari-hari pertama. Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai," katanya.

Menurut dia, masyarakat pada akhirnya tidak hanya menilai pernyataan pemerintah setelah bencana, tetapi juga melihat kecepatan bantuan serta efektivitas koordinasi di lapangan.

"Komunikasi pemerintah akan jauh lebih kuat kalau masyarakat melihat sendiri negara hadir. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat," ujarnya.

Hendri menambahkan konsistensi dalam memberikan respons cepat dapat menjadi salah satu cara pemerintah membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang dirasakan langsung masyarakat.

"Kalau pola gerak cepat seperti ini bisa konsisten, masyarakat yang akan menilai. Pemerintah tidak perlu sibuk meminta pujian," tegasnya.

DPR Kawal Penanganan Gempa

Sementara itu, Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI meninjau sejumlah wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di NTT untuk mengawal percepatan penanganan korban serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR meminta laporan mengenai kondisi terkini, langkah tanggap darurat, serta kebutuhan yang harus segera dipenuhi di daerah terdampak.

"Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini. Kita minta laporan kondisi existing, kemudian langkah taktis yang diambil pada masa tanggap darurat, kemudian juga penanganan yang harus segera cepat dilakukan," kata Cucun saat meninjau wilayah terdampak gempa di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu.

Cucun mengatakan DPR akan membawa berbagai masukan dari pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan langkah yang perlu segera dikoordinasikan dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Yang harus kami lakukan segera dalam satu atau dua hari ini, kita akan lakukan, kita laksanakan koordinasi," katanya.

DPR juga meminta kepastian mengenai penanganan korban serta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan kementerian serta lembaga terkait lainnya.

"Kami ingin laporan juga, minta kepastian dalam tanggap darurat ini terutama yang paling pertama penanganan para korban gempa ini," ujarnya.

Cucun mengatakan dampak gempa tidak hanya terjadi di Kabupaten Manggarai. Karena itu, DPR juga meminta laporan mengenai kondisi serta kebutuhan masyarakat di kabupaten lain yang terdampak.

"Karena bukan hanya Kabupaten Manggarai saja, termasuk ada kabupaten-kabupaten lain yang terdampak, kita minta juga masukan dalam waktu yang singkat ini," katanya.

Menurut Cucun, DPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak mendapat perhatian, meskipun bencana terjadi menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.

"Tetap kita akan hadir untuk rakyat, untuk masyarakat yang sedang tertimpa musibah ini," katanya.