Asean Desak Junta Prioritas Perdamaian

LANGKAWI - Negara-negara Asia tenggara pada Minggu (19/1) mengatakan kepada pemerintah militer Myanmar bahwa rencananya untuk mengadakan pemilihan umum di tengah meningkatnya perang saudara seharusnya tidak menjadi prioritas, dan mendesak junta untuk memulai dialog dan segera mengakhiri permusuhan.

Asean mengimbau pihak-pihak yang bertikai di negara anggota Myanmar untuk menghentikan pertempuran dan mengimbau perwakilan junta untuk mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, kata menteri luar negeri Malaysia saat negara tersebut mengambil alih kepemimpinan Asean tahun ini.

“Malaysia ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, dalam konferensi pers setelah retret menteri luar negeri Asean di Pulau Langkawi. "Kami katakan kepada mereka bahwa pemilu bukanlah prioritas. Prioritas sekarang adalah gencatan senjata," imbuh dia.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal tahun 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi, yang memicu protes prodemokrasi yang berubah menjadi pemberontakan bersenjata yang meluas dan telah mengambil alih sebagian besar wilayah negara tersebut.

Meskipun digempur di berbagai bidang, ekonominya terpuruk, dan puluhan partai politik dilarang, junta militer berencana menyelenggarakan pemilu tahun ini, yang oleh para kritikus banyak dicemooh sebagai tipu muslihat untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilan.

Utusan Khusus

Dalam retret itu Malaysia juga mengumumkan penunjukan mantan diplomat Othman Hashim sebagai utusan khusus untuk menangani krisis di Myanmar, dimana PBB mengatakan kebutuhan kemanusiaan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan hampir 20 juta orang atau lebih dari sepertiga populasi, saat ini amat membutuhkan bantuan.

Menlu Hasan pun mengatakan Othman akan segera mengunjungi Myanmar.

Othman ditugaskan untuk meyakinkan semua pihak di Myanmar untuk melaksanakan rencana perdamaian lima poin Asean, yang belum mengalami kemajuan sejak diumumkan beberapa bulan setelah kudeta.

“Kami ingin Myanmar mematuhi Konsensus Lima Poin, menghentikan permusuhan dan berdialog, ini sangat sederhana,” kata Hasan. “Yang kami inginkan adalah bantuan kemanusiaan tanpa hambatan yang dapat menjangkau semua orang di Myanmar,” imbuh dia.

Agenda lainnya yang juga akan dibahas pada retret menteri luar negeri Asean ini meliputi tindak lanjut keputusan yang diambil dalam KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 serta KTT terkait lainnya di Vientiane, Laos, pada Oktober 2024.

Para menlu Asean juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan isu-isu regional dan internasional, ketegangan geopolitik, dan tantangan lain yang mempengaruhi perdamaian serta stabilitas kawasan. ST/Ant/I-1