Jadi Sorotan IRENA, Transisi Energi Indonesia Lamban

JAKARTA - Realisasi transisi energi di Indonesia berjalan sangat lamban meskipun potensi sumber energi baru dan terbarukan sangat berlimpah. Indikasinya, peningkatan kapasitas energi nasional sampai saat ini masih didominasi sumber energi fosil.

Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) mencatat penambahan kapasitas energi di Indonesia didominasi oleh energi yang tidak terbarukan, termasuk fosil, yakni sebesar 6.632 MW. Di sisi lain terdapat penambahan kapasitas energi terbarukan di Indonesia mencapai 849 MW, dengan rincian energi surya (324 MW), bioenergi (288 MW), serta panas bumi/geothermal (237 MW).

Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) Francesco La Camera menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menuai perhatian khusus dari badan tersebut dalam bidang transisi energi.

“Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki outlook domestik dari IRENA,” ujar La Camera setelah menghadiri pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (12/1).

Sidang Majelis Umum Ke-15 IRENA digelar untuk mempercepat transisi energi di tingkat global, terlebih di tengah terombang-ambingnya bahan bakar fosil akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam ketahanan energi, serta cuaca ekstrem di seluruh dunia.

Merujuk pada outlook domestik Indonesia, La Camera menjelaskan Indonesia menuai perhatian khusus, sebab negara tersebut menjadi kunci transisi energi, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi energi tertinggi se-Asia Tenggara, dan kebutuhan akan energi tersebut akan terus meningkat di Indonesia, selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi.

Di sisi lain, La Camera juga menyoroti sumber daya terbarukan yang melimpah di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk menggerakkan transisi energi, dari fosil menjadi energi berkelanjutan.

Tak terbatas mengatasi permasalahan perubahan iklim, posisi strategis tersebut juga memungkinkan Indonesia untuk menjamin ketahanan dan keterjangkauan energi.

“Outlook itulah yang menggambarkan peran Indonesia (di sektor transisi energi) bagi kami,” kata La Camera.

Realisasi Lamban

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan porsi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. Namun, target tersebut disangsikan bakal tercapai tahun ini.

Pasalnya, pada 2023, bauran EBT masih berada di angka 13,21 persen dari total energi yang ada. Padahal, pemerintah telah menargetkan transisi energi pada 2023 sebesar 17,9 persen sebagai wujud komitmennya untuk mencapai target pada 2025.

Menurutpengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, MBA, salah satu penyebab tidak tercapainya target EBT karena kebijakan transisi energi setengah hati. Bahkan kebijakan tersebut cenderung kontradiktif dengan percepatan program transisi energi.

“Salah satunya, Pemerintah masih menoleransi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara,” katanya di Kampus UGM, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.