PM Baru Suriah Serukan Stabilitas dan Ketenangan

DAMASKUS - Perdana menteri transisi baru Suriah pada Selasa (10/12) mengatakan bahwa sudah waktunya untuk menciptakan stabilitas dan ketenangan di negaranya, dua hari setelah mantan Presiden Bashar al-Assad digulingkan oleh pemberontak dalam sebuah serangan kilat.

Usai tergulingnya al-Assad, pemberontak menunjuk Mohammed al-Bashir sebagai PM transisi untuk menjalankan roda pemerintahan hingga 1 Maret, kata sebuah pernyataan.

"Sekarang saatnya bagi rakyat ini untuk menikmati stabilitas dan ketenangan," kata PM Bashir kepada jaringan televisi Qatar, Al Jazeera.

Al-Assad melarikan diri dari Suriah saat aliansi oposisi yang dipimpin kaum Islamis menyerbu Ibu Kota Damaskus pada akhir pekan lalu, yang mengakhiri lima dekade pemerintahan brutal klannya. Seorang pejabat senior mengatakan kepada penyiar media AS, NBC, bahwa mantan pemimpin Suriah yang digulingkan itu kini berada di Moskwa.

Sementara itu Abu Mohammed al-Jolani, pemimpin Islamis yang memimpin serangan pemberontak, sebelumnya telah mengumumkan pembicaraan mengenai pengalihan kekuasaan dan berjanji akan mengejar mantan pejabat senior yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan kejahatan perang.

Pada Selasa, Jolani pun berusaha meredakan kekhawatiran mengenai bagaimana Suriah akan diperintah, dengan mengatakan kepada lembaga penyiaran Inggris Sky News bahwa negara tersebut telah kelelahan karena perang dan tidak akan kembali berperang.

"Suriah akan dibangun kembali. Negara ini bergerak menuju pembangunan dan rekonstruksi. Negara ini menuju stabilitas," kata Jolani. "Orang-orang sudah kelelahan karena perang. Jadi negara ini belum siap untuk perang lagi, dan tidak akan terlibat dalam perang lagi," imbuh dia.

Kelompok Jolani, Hayat Tahrir al-Sham, berakar pada cabang Al-Qaeda Suriah dan dilarang oleh banyak pemerintah Barat karena dianggap sebagai organisasi teroris. Oleh karena itu Jolani telah berupaya mengubah citranya dalam beberapa tahun terakhir di tengah upaya untuk menjauhkan kelompok militan itu dari masa lalunya.

Terkait terjadinya pengalihan kekuasaan di Suriah, Amerika Serikat (AS) menginginkan pemerintahan berikutnya harus bisa mencegah Suriah digunakan sebagai basis terorisme. Meskipun sudah tidak lagi menguasai wilayah apa pun di Suriah, para jihadis kelompok ISIS hingga kini diketahui masih tetap aktif.

Perang saudara di Suriah sendiri tercatat telah berlangsung selama hampir 14 tahun dan sepanjang waktu itu perang telah menewaskan 500.000 orang dan memaksa separuh warga negara meninggalkan tempat tinggal mereka dan jutaan dari mereka masih mencari perlindungan di luar negeri.

Pernyataan PBB

Sementara itu badan-badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Selasa mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Suriah belum stabil dengan berlanjutnya pertempuran dan penjarahan yang dilaporkan di daerah Ibu Kota Damaskus.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan adanya sejumlah tantangan dalam pengiriman bantuan di beberapa wilayah di Suriah timur laut. "Serangan udara dan aksi kekerasan lainnya terus dilaporkan di Damaskus, dan daerah pedesaan," kata OCHA. "Beberapa kasus penjarahan di gudang-gudang penyimpanan bantuan, termasuk gudang-gudang milik badan PBB dan Bulan Sabit Merah Arab Suriah, juga dilaporkan."

Badan kemanusiaan itu pun menerima laporan dari daerah-daerah yang relatif tenang bahwa para pengungsi yang menyelamatkan diri dari konflik selama dua pekan terakhir telah kembali ke rumah mereka.

Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan harga pangan di pasar-pasar di seluruh Suriah mengalami peningkatan tajam. Dalam dua pekan terakhir, lebih dari 20 mitra PBB telah menyalurkan bantuan makanan kepada lebih dari 590.000 orang di Suriah barat laut.

Menurut badan tersebut, WFP dan para mitranya telah menyediakan makanan untuk lebih dari 40.000 orang di Aleppo, Hama, Homs, Latakia, Deir El Zor, Raqqa, dan Hasaka. AFP/Ant/Xinhua/I-1