Jumlah Anggota DPRD Kemungkinan Turun

JAKARTA – Selama ini ada ketentuan khusus jumlah anggota DPRD Jakarta hingga maksimal 125 persen dari batas kuota normal berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2007.

DPRD ingin ketentuan kekhususan jumlah anggota ini dipertahankan. Salah satu yang mendorong mempertahankan adalah Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino. Menurutnya, formula tersebut tidak lagi tercantum dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Kondisi ini berpotensi membuat jumlah anggota DPRD Jakarta dipangkas dari 106 sekarang menjadi 85 kursi,” tutur Wibi. Hal itu terutama jika hanya mengacu pada ketentuan umum dalam UU Pemilu. Wibi menilai, potensi pengurangan tersebut perlu dikaji kembali, karena DPRD harus menampung aspirasi hampir 11 juta warga Jakarta.

Dia menegaskan, usulan penambahan kursi bukan semata-mata untuk memperbesar jumlah anggota dewan, melainkan memastikan kapasitas keterwakilan masyarakat tetap memadai. Wibi juga menyambut baik respons Baleg DPR yang menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU DKJ tetap diarahkan menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.

“Baleg menerima aspirasi tersebut dan menyampaikan bahwa RUU Perubahan Kedua UU DKJ tetap diarahkan menjadi salah satu prioritas Prolegnas 2027. Jadi, ini belum pada keputusan jumlah kursi final, tetapi sudah ada jalan konkret untuk membahasnya dalam proses revisi UU,” tandasnya.

Malahan, bukan hanya mempertahankan jumlah anggota DPRD 106,Wibi Andrino justru mengusulkan penambahan jumlah anggota DPRD Jakarta menjadi 180-220 orang. Namun, untuk menambah harus ada revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ.

Usulan tersebut disampaikan saat DPRD bertemu Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas perubahan UU DKJ. Menurutnya, revisi regulasi perlu tetap mempertahankan kekhususan Jakarta. Ini termasuk memastikan keterwakilan masyarakat tidak berkurang usai perubahan status Jakarta.

“Kami mengusulkan untuk mempertahankan kekhususan dan mengkaji rasio keterwakilan yang lebih ideal, sekitar 180-220 anggota,” ujar Wibi, Sabtu (3/10). Menurut Wibi, Jakarta memiliki kekhususan karena tidak ada DPRD tingkat kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, parlemen Kebon Sirih menjadi satu-satunya lembaga legislatif daerah yang menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat seluruh wilayah Jakarta.

Bergerak

Sementara itu, warga Jakarta terus didorong untuk dapat bergerak. “Kita mendorong agar semakin banyak warga berkesempatan untuk bergerak dan berolahraga,” ujar Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Dia mengatakan ini saat menghadiri Festival Olahraga Rakyat (FOR) Jakarta 2026 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur.

Menurutnya, FOR tidak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, tetapi juga mempertemukan warga dalam suasana yang mendorong kebersamaan dan sportivitas. FOR melengkapi berbagai ruang olahraga yang telah tersedia seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), kegiatan komunitas, dan kompetisi.

Kegiatan yang digelar bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Jakarta dan Dispora itu diikuti sekitar 10.000 peserta. FOR menghadirkan beragam kegiatan olahraga dan aktivitas masyarakat. Ada kompetisi marching band yang diikuti 2.500 orang.

Selain itu, sekitar 3.000 peserta mengikuti fun walk. Kegiatan lainnya ada senam aerobik, senam kreasi, olahraga tradisional, dan street soccer. Pramono menilai konsep olahraga masyarakat yang dikembangkan Kormi memiliki karakter berbeda karena memadukan aktivitas fisik dengan kegembiraan, kreativitas, dan interaksi sosial.

“Ini adalah kegiatan yang betul-betul merakyat dan olahraga yang menggembirakan,” katanya. Pramono juga menegaskan komitmen Pemprov untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat berbagai kegiatan, termasuk olahraga, seni, budaya, dan ekonomi kreatif.