Seoul Cekal Lebih Banyak Pejabat Tinggi

SEOUL - Pihak berwenang Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (10/12) mengumumkan pencekalan terhadap lebih banyak pejabat tinggi menyusul upaya yang gagal dari Presiden Yoon Suk-yeol untuk memberlakukan darurat militer.

Sehari setelah Yoon sendiri dikenai larangan bepergian, partainya sementara itu tengah menyusun peta jalan pengunduran diri yang kabarnya dapat membuatnya mengundurkan diri pada Februari atau Maret sebelum pemilihan umum baru, sementara pihak oposisi berencana untuk menyelenggarakan pemungutan suara pemakzulan setiap akhir pekan.

Presiden Yoon menangguhkan pemerintahan sipil sepekan yang lalu dan mengirim pasukan khusus dan helikopter ke parlemen, sebelum anggota parlemen memaksanya untuk mencabut dekrit di negara yang dianggap sebagai demokrasi yang stabil.

Sementara itu para penyelidik saat ini sedang menyelidiki presiden dan komplotan sekutunya atas tuduhan pemberontakan terkait rangkaian kejadian politik luar biasa pada pekan lalu.

“Pada Selasa, Cho Ji-ho, Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea, dan dua pejabat tinggi polisi lainnya, menjadi orang terakhir yang dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri,” kata pihak kepolisian Korsel kepada AFP.

Mantan menteri pertahanan, menteri dalam negeri, dan panglima darurat militer, Jenderal Park An-su sudah dikenai larangan bepergian dan mereka bersama petinggi lainnya sedang diperiksa oleh anggota parlemen pada Selasa.

Presiden Yoon sendiri nyaris lolos dari upaya pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12) lalu ketika puluhan ribu orang menuntut pemakzulannya. Usulan tersebut gagal setelah anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa melakukan aksi walk out dari parlemen, sehingga kehilangan mayoritas dua pertiga yang diperlukan.

Kudeta Kedua

Sementara itu setidaknya beberapa ratus pengunjuk rasa menggelar unjuk rasa lagi pada Selasa malam di luar Majelis Nasional, melambaikan tongkat cahaya dan memegang plakat bertuliskan, “Dakwa Yoon Suk-yeol, penjahat pemberontak.”

PPP menyatakan bahwa Yoon, 63 tahun, telah setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada perdana menteri dan ketua partai, yang mendorong pihak oposisi menuduhnya melakukan kudeta kedua.

Media lokal melaporkan pada Selasa bahwa PPP akan segera mengumumkan peta jalan pengunduran diri untuk mencegah usulan pemakzulan baru, yang ingin diajukan pihak oposisi kepada anggota parlemen pada hari Sabtu.

Satuan tugas partai juga dilaporkan meninjau dua opsi, termasuk agar Yoon mengundurkan diri pada Februari dengan pemilihan umum pada April, atau mengundurkan diri pada Maret dengan pemungutan suara di bulan Mei.

Dengan oposisi memegang 192 kursi di parlemen yang beranggotakan 300 orang, hanya delapan anggota PPP yang perlu memberikan suara mendukung usulan pemakzulan baru agar dapat diloloskan. AFP/I-1