Integrasikan MBG dengan Pangan Lokal

Upaya mengintegrasikan program makan bergizi gratis (MBG) dengan pemanfaatan pangan lokal dapat mencegah stunting dan menekan impor.

JAKARTA – Integrasi program makan bergizi gratis (MBG) dengan pemanfaatan pangan lokal bisa mencegah masalah stunting. Adapun pencegahan stunting merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi III Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, menuturkan salah satu inovasi yang menarik adalah integrasi MBG dengan pemanfaatan pangan lokal.

Nunung mencontohkan daerah yang memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas untuk mendukung ketahanan pangan, seperti pengolahan magot sebagai pakan ternak dan pupuk organik yang mendukung produksi pangan lokal.

"Komunitas ini bisa menjadi inspirasi untuk daerah lain, terutama dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memenuhi kebutuhan gizi," ungkap Nunung dalam Dialog FMB9 bertema Makan Bergizi Gratis Solusi Atasi Stunting, di Jakarta, Senin (18/11).

Dia pun menekankan strategi ini juga menjadi solusi untuk daerah terpencil seperti Papua, di mana distribusi logistik sering menjadi kendala. Dengan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, biaya distribusi dapat ditekan sekaligus memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

Sejatinya, pogram MBG tidak hanya ditujukan untuk mengurangi stunting, melainkan juga untuk meningkatkan literasi gizi masyarakat, membangun ketahanan pangan berbasis lokal, dan memaksimalkan peran komunitas dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

Dengan sinergi yang kuat, Indonesia optimistis dapat mencapai target penurunan stunting menjadi 5 persen pada 2045, mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Pemerintah, terang Nunung, terus berupaya mensinergikan program-program kementerian/lembaga dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam upaya menekan angka stunting. Menurutnya, pencegahan stunting membutuhkan koordinasi lintas sektoral.

"Banyak K/L, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menjalankan program terkait. Namun, integrasi dengan MBG menjadi krusial untuk mempercepat target pemerintah, yakni prevalensi stunting di bawah 20 persen sesuai standar WHO, bahkan hingga 5 persen pada 2045," ujarnya.

Nunung Nuryartono melanjutkan program MBG yang akan diluncurkan pada Januari 2025, memiliki cakupan luas yang mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, kelompok yang juga menjadi sasaran intervensi stunting. Hal ini sejalan dengan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang juga sedang direvisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terbaru.

Intervensi Dini

Deputi bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Nopian Andusti, menilai intervensi dini perlu ditekankan untuk bisa menurunkan atau bahkan mencegah munculnya kasus baru stunting. Menurutnya, pendekatan ini mencakup seluruh siklus kehidupan, dimulai bahkan sebelum seseorang menjadi orang tua.

Deteksi dini ini memungkinkan pemerintah memberikan intervensi berupa suplemen penambah darah atau nutrisi tambahan, sehingga calon ibu berada dalam kondisi optimal saat memasuki masa kehamilan. Untuk mendukung program ini, BKKBN mengembangkan aplikasi Siap Nikah dan Siap Hamil, yang mempermudah pasangan muda memantau kesiapan fisik dan kesehatannya.