Indonesia dan Anggota APEC Memiliki Kesamaan untuk Perkuat UMKM

JAKARTA – Indonesia dan negara-negara anggota yang tergabung dalam Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) memiliki kesamaan untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar memiliki porsi yang lebih besar dalam perdagangan global.

"Jadi, kesamaan kepentingan kita dengan negara-negara lain terkait dengan UMKM itu bagaimana supaya UMKM ini perannya lebih besar. Nah, itu diharapkan juga dari sisi ekonomi, pertumbuhannya lebih kuat dan lebih berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, di Jakarta, Selasa (19/11).

Seperti dikutip dari Antara, Faisal mengatakan pengembangan UMKM merupakan isu yang menjadi sorotan di berbagai negara, baik yang berkembang maupun maju.

Kesepakatan kerja sama ekonomi di tingkat internasional pun mulai banyak yang mengangkat perihal isu penguatan UMKM. Menurutnya, banyak negara-negara di dunia yang memprioritaskan perkembangan UMKM.

"Sebetulnya kesepakatan-kesepakatan kerja sama ekonomi tingkat internasional itu sudah banyak yang masuk ke isu-isu seperti UMKM. Kebanyakan di negara-negara lain, jangankan negara berkembang yang maju seperti Korea saja, masih mengutamakan perkembangan UMKM mereka," ujar Faisal.

Isu terkait penguatan UMKM juga dibahas oleh Menteri Perdagangan, Budi Santoso, saat melakukan Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 dan pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Hubungan Perdagangan Singapura, Grace Fu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyerukan pentingnya pemberdayaan UMKM dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Muhammad Kholid, menyampaikan pentingnya peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendukung UMKM untuk menghadapi tantangan global, terutama di tengah kondisi Tiongkok yang mengalami kelebihan pasokan.

Berlebihnya produksi di Tiongkok berpotensi menyebabkan penetapan harga yang lebih murah alias predatory pricing sehingga kian mempersulit persaingan pasar.