Prasarana Anak Harus Bebas Kegiatan Politik

JAKARTA - Seluruh sarana ramah anak harus bebas dari kegiatan politik praktis, termasuk pemilihan kepala daerah yang akan digelar 27 November. “Dalam pilkada, kami harapkan layanan atau sarana ramah anak harus bebas dari kegiatan politik praktis,” kata Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, Aswarni, Selasa.

Tak hanya politik praktis, sambung dia, pemerintah juga bertanggung jawab memastikan pelaksanaan pilkada tidak dilakukan di berbagai fasilitas anak seperti ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Pemprov bersama-sama bertanggung jawab tidak melaksanakan pemilihan di tempat-tempat anak bermain seperti RPTRA, taman, dan sekolah.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta periode 2022-2024 Heru Budi Hartono mengeluarkan larangan agar RPTRA tidak dipakai untuk kegiatan politik praktis, termasuk kampanye politik. Kala itu, Heru minta camat dan lurah agar berkeliling guna memastikan tak ada kegiatan politis di RPTRA.

RPTRA adalah ruang ramah anak yang diharapkan dapat mendukung perkembangan bocah, kenyamanan orang tua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan. RPTRA terbuka untuk umum karena memang dibangun di tengah permukiman warga. Tujaunnya, agar dimanfaatkan warga sekitar. Jakarta saat ini memiliki 324 RPTRA.

Sejumlah kegiatan yang dinaungi RPTRA antara lain Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini, pos pelayanan terpadu (posyandu), perpustakaan anak, fasilitas berolahraga, tempat bermain, dan kegiatan kreatif anak. Ada juga 10 program pokok PKK, kesenian, dan layanan kebencanaan.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono menyiapkan program Kredit Mudah Akses Cepat (Ketupat) sebagai solusi praktis bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapatkan permodalan.

“Kami ingin memberikan akses yang lebih mudah, agar ibu rumah tangga bisa mendapatkan modal tanpa terbebani proses yang rumit. Pinjaman ini bisa diakses tanpa agunan dan bunga,” tandas Suswono.

Dia juga bakal menyediakan berbagai pelatihan seperti digital marketing, agar usaha ibu-ibu bisa semakin berkembang. Dukungan terhadap UMKM bukan hanya soal bantuan finansial, tapi juga peningkatan keterampilan. Tujuannya, untuk mendorong para ibu lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha.

Menteri Pertanian periode 2009-2014 menyebut pelatihan-pelatihan dirancang agar ibu rumah tangga (IRT) dapat memperluas jangkauan pasar dan memasarkan produk kepada khalayak lebih luas. Salah satu IRT yang juga pengusaha catering, Jupe, menghadapi kendala modal.

“Banyak dari kami ingin mengembangkan usaha, tapi sulit sekali mendapatkan modal. Kami butuh bantuan agar bisa memperbaiki kehidupan keluarga,” ucapnya.