Dorong Literasi Digital dan Keamanan Informasi

Selain menuntaskan permasalahan judi online, pinjaman online, dan kejahatan digital, Kemenkomdigi mendapatkan mandat besar untuk menciptakan ruang digital yang aman dan pemerataan internet di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Selain itu, mendorong literasi digital dan keamanan informasi.

Politisi Partai Golkar, Meutya Hafid, didaulat untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baru dua pekan kepemimpinannya, kasus judi online (daring) mencuat ke publik karena melibatkan campur tangan dari pegawai Kemenkomdigi. Fakta ini cukup mencengangkan karena sangat berseberangan dengan Asta Cita dari Presiden Prabowo.

Terkait program 100 hari kerja, perubahan nomenklatur, masalah pegawai Kemenkomdigi yang menjadi backing judi online, dan isu-isu penting lainnya, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini,mewawancarai Meutya Hafid dalam sejumlah kesempatan. Berikut petikan wawancaranya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan kebijakan tegas terhadap 11 pegawai yang telah ditahan oleh pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hukum. Kenapa Kemkomdigi langsung menonaktifkan pegawainya?

Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.

Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan.

Dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Kemkomdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat. Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap) maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.

Saya mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal. Informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami.

Rabu 11 November ada Rapat Kabinet, apakah Presiden menyoroti kasus judol?

Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas.

Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus.

Presiden juga menggarisbawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas. Selain itu, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan telah membentuk deskkhusus untuk menangani persoalan judi online.