Pemerintah Fokus Mengupayakan Keadilan dan Kepastian Hukum

» Presiden menginginkan agar semua masyarakat Indonesia diberlakukan sama di hadapan hukum.

JAKARTA– Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku akan fokus mengupayakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Pasalnya, tanpa keadilan dan kepastian hukum akan menyebabkan masyarakat tidak sejahtera.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat merupakan fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang hukum selama lima tahun ke depan.

“Maka dari itu, ini tugas bagi kami lima tahun ke depan untuk meneropong satu demi satu aspek-aspek hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat kita,” kata Yusril dalam wawancara khusus bersama Antara.

Dalam upaya tersebut, dirinya akan mengoptimalkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum untuk mengkaji semua norma maupun peraturan yang ada dalam lima tahun ke depan.

Apabila kelak ditemukan aturan yang harus diperbaiki maupun tumpang tindih, maka akan diselesaikan sesegera mungkin agar bisa memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum.

Menko mengungkapkan salah satu program yang digagas pemerintahan saat ini, yakni percepatan pembangunan ekonomi untuk mengejar Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 8 persen.Hal itu sangat mungkin tercapai apabila ditopang dengan norma hukum yang adil serta adanya kepastian hukum.

Yusril pun mencontohkan, salah satu akibat yang bisa terjadi apabila tidak adanya kepastian hukum, yakni masyarakat kehilangan hak atas tempat tinggalnya maupun tanah yang dimilikinya.Jika tidak ada kepastian hukum, masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah bisa saja diusir oleh orang lain karena tiba-tiba sertifikatnya dibatalkan.

“Bila terjadi berbagai ketidakpastian hukum itu, implikasinya investor dalam negeri maupun luar negeri bisa agak ragu untuk menanamkan modalnya,” tuturnya.

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, berharap komitmen pemerintah untuk fokus pada kepastian hukum harus disertai dengan sinyal penegakan hukum yang tegas, terutama dalam kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, keadilan tidak hanya harus dikedepankan, tetapi juga diwujudkan dalam penanganan kasus-kasus yang meresahkan publik, seperti temuan uang satu triliun rupiah di rumah mantan hakim Mahkamah Agung, serta kasus yang melibatkan birokrat dalam judi online.

“Komitmen pada keadilan harus tecermin dalam tindakan nyata. Kasus-kasus besar seperti ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu,” kata Hardjuno di Jakarta, Rabu (6/11).

Penegakan hukum yang tegas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menunjukkan bahwa hukum benar-benar melindungi kepentingan publik.

“Saat publik melihat bahwa kasus besar ditangani dengan serius dan transparan, kepercayaan masyarakat akan meningkat, dan ini berdampak positif pada stabilitas sosial dan ekonomi kita,” lanjutnya.

Berlaku Adil

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Bina Nusantara (Binus) Malang, Frederik M. Gasa, mengatakan bahwa dari aspek politik hukum, pemerintah harus berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Hukum harus berlaku setara untuk semua kalangan.

Arahan Presiden bahwa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat adalah fokus pemerintahan menjadi tanda bahwa Presiden menginginkan agar semua masyarakat Indonesia diberlakukan sama di hadapan hukum.

“Hal ini juga mau menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak akan tebang pilih dalam menerapkan dan menjalankan hukum,”tegas Frederik.

Presiden, tambahnya, ingin menciptakan ruang atau arena politik yang fair bagi siapa saja yang bermain di dalamnya.

Dalam konteks ekonomi, jika yang mendominasi adalah mereka yang memiliki modal kapital lebih besar dari yang lain, maka arena tersebut akan tidak berimbang. Namun demikian, selalu ada strategi yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan modal kapital tersebut, salah satunya adalah dengan adanya hukum dan prinsip keadilan.