Sertifikasi PPG Akan Sertakan Materi Bimbingan Konseling

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menambahkan materi bimbingan konseling dan pendidikan tinggi dalam proses sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kedua materi tersebut penting untuk menjawab kebutuhan pendidikan saat ini.

"Untuk sertifikasi PPG itu sudah kita masukkan materi tentang bimbingan konseling dan materi pendidikan tinggi," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, di Jakarta, Rabu (30/10).

Mu'ti menjelaskan, kedua materi tersebut dimasukkan sebagai upaya penguatan pendidikan nilai dan karakter di sekolah. Dia berharap kualitas bimbingan konseling di sekolah lebih baik lagi.

Dia juga menambahkan, pengangkatan guru BK pada tahun 2025 akan ditingkatkan. Selain itu, akan ada pelatihan khusus bagi guru untuk menguasai bimbingan konseling. "Akan ada pelatihan di bimbingan konseling untuk para guru yang selama ini sudah bekerja, terutama untuk para guru kelas," jelasnya.

Mu'ti menyebut dengan peningkatan kemampuan konseling, para guru tak lagi sekadar mengajar. Guru tak cuma mentransfer ilmu, tapi juga mampu memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi pelajar.

Dia berharap kemampuan konseling guru BK dapat meningkat. Dengan demikian, tak ada lagi kesan guru BK hanya memberikan sanksi ataupun hukuman. "Ada kesan guru BK itu guru yang menghukum, memberikan sanksi gitu, tapi termasuk peran yang lainnya adalah pengembangan bakat dan minat," katanya.

Permudah PPG

Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menerangkan tata kelola guru merupakan isu yang mesti diselesaikan pemerintah. Menurutnya, kompetensi guru saat ini masih harus ditingkatkan dengan pola pelatihan yang berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna.

Dia juga meminta pemerintah untuk mempermudah guru mengikuti PPG Dalam Jabatan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, meminta pemerintah mengoptimalkan anggaran untuk pelatihan guru. Menurutnya, PPG terutama di madrasah memakan waktu cukup lama.

"Antrean PPG guru di madrasah memakan waktu yang cukup lama, diperkirakan antriannya mencapai 50 tahun. Karena itu, jangan sia-siakan anggaran pendidikan," tuturnya. ruf/S-2