Perusahaan Diminta Bantu Pembangunan Daerah

JAKARTA - Perusahaan diharapkan mau berperan dalam pembangunan daerah melalui penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). "Sebagai pusat aktivitas industri, logistik, wisata dan perdagangan, Jakarta Utara tentu memiliki posisi strategis karena banyak perusahaan juga," ujar Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, Selasa (29/10).

Menurut Ali, dari data Badan Pusat Statistik, Jakarta menyumbang 20 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sektor padat industri. "Ada ribuan perusahaan besar beroperasi di Jakut mulai dari sektor manufaktur hingga jasa. Maka, dana CSR-nya dapat dimanfaatkan dengan optimal," harap Ali.

Dia mengutarakan, program TJSL perusahaan dengan pemerintah harus serasi dan seimbang dengan tiga pilar utama pembangunan: ekonomi (profit), lingkungan, dan sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

"CSR dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Juga menaikkan loyalitas karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik," katanya. Selain itu, CSR atau TJSL juga membuka peluang bagi perusahaan mengembangkan kemitraan strategis, meningkatkan daya saing dan menciptakan perubahan positif pembangunan berkelanjutan.

Maka, Wali Kota mengajak perusahaan-perusahaan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dan masyarakat. Ini penitng guna menciptakan sinergi yang baik untuk keberhasilan program pembangunan daerah. "Mari, jadikan CSR bukan sebagai kewajiban, tapi investasi jangka panjang demi masa depan masyarakat dan perusahaan," pintanya.

Selain itu, Ali Maulana juga mengharapkan TJSL perusahaan sebagai salah satu solusi memenuhi kebutuhan pembangunan. "Kami menggelar Forum Grup Discussion bersama seluruh pihak secara pentahelix agar dana CSR dapat disalurkan secara merata, tepat guna, serta tepat sasaran," tandas Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana.

Menurutnya, sejauh ini perusahaan sudah menyalurkan dana TJSL. Hanya, dia khawatir tertumpuk di satu wilayah atau fokus di satu bidang sehingga bisa menimbulkan persoalan sosial.

"Ada masyarakat yang tidak mendapatkan, lalu mempertanyakan kepada pemkot," jelasnya. Ali ingin membentuk wadah agar penyaluran CSR dapat dikoordinasikan dan melalui kajian.

Ali mencontohkan dalam Musyarawarah Rencana Pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, banyak usulan belum terlaksana atau tertunda akibat tidak anggaran.

"Dana CSR ini bisa digunakan untuk program yang tertunda tersebut, apalagi kalau memang sangat dibutuhkan masyarakat," tandasnya.

Contoh lainnya, ada kecamatan yang ingin membuat Program Setop Buang Air Besar Sembarangan. Ini tentu butuh anggaran banyak.

Ini tentu tidak bisa ditanggulangi CSR satu perusahaan, maka perlu pelibatan tiga atau empat perusahaan.