Raja Charles Akui Sejarah 'Menyakitkan' Negara Persemakmuran

APIA - Raja Charles mengatakan pada hari Jumat (25/10) bahwa Persemakmuran harus mengakui sejarahnya yang "menyakitkan". Negara-negara Afrika dan Karibia mendesak ganti rugi atas peran Inggris di masa perbudakan transatlantik.

Perwakilan dari 56 negara, sebagian besar berakar di kekaisaran Inggris, menghadiri Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran yang dimulai di Samoa pada hari Senin, isu perbudakan dan ancaman perubahan iklim muncul sebagai tema utama.

"Saya memahami dari mendengarkan orang-orang di seluruh Persemakmuran bagaimana aspek paling menyakitkan dari masa lalu kita terus bergema," kata Charles dalam pidatonya di pertemuan puncak tersebut.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami sejarah kita, untuk membimbing kita dalam membuat pilihan yang tepat di masa depan."

Tuntutan kepada bekas negara penjajah seperti Inggris untuk membayar ganti rugi atau melakukan perbaikan lain atas perbudakan dan warisannya saat ini sudah ada sejak lama, namun mendapatkan momentumnya di seluruh dunia, khususnya di antara Komunitas Karibia (CARICOM) dan Uni Afrika.

Pihak yang menentang reparasi mengatakan negara tidak seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan masa lalu. Sedangkan pihak yang mendukung mengatakan warisan perbudakan telah menyebabkan ketidaksetaraan rasial yang luas dan terus-menerus.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menolak seruan untuk reparasi dan mengesampingkan permintaan maaf atas peran bersejarah negara tersebut, tetapi ia terbuka untuk terlibat dengan para pemimpin yang ingin membahasnya.

Mengutip sumber dari kantor Starmer, The Guardianmelaporkan pada Kamis malam bahwa perdana menteri telah "membuka pintu bagi perbaikan nonfinansial", seperti merestrukturisasi lembaga keuangan dan memberikan keringanan utang.

Kantor Starmer tidak segera membalas permintaan komentar Reuters.

Ada berbagai jenis ganti rugi, mulai dari pembayaran finansial dan permintaan maaf hingga transfer teknologi dan program pendidikan. CARICOM memiliki rencana ganti rugi sendiri.

Menteri Luar Negeri Bahama Frederick Mitchell mengatakan kepada BBC pada hari Kamis bahwa rancangan kesimpulan KTT tersebut, yang diharapkan akan diterbitkan pada hari Sabtu, memiliki paragraf yang menyerukan diskusi tentang reparasi.

"Jika kita mengatakan kita menginginkan kesetaraan dan keadilan yang lebih besar di dunia, cara untuk melakukannya adalah dengan memeriksa apa dan bagaimana ganti rugi dapat terwujud, daripada menutup pembicaraan," kata Jacqueline McKenzie, seorang pengacara di firma hukum Leigh Day di London, tempat timnya sedang menyelidiki potensi klaim ganti rugi.

Janji Iklim

Dari abad ke-15 hingga abad ke-19, setidaknya 12,5 juta orang Afrika diculik dan dibawa secara paksa oleh sebagian besar kapal dan pedagang Eropa dan dijual sebagai budak.