Cegah Narkoba, Pemprov Jawa Timur Deklarasikan Desa Bersinar

Doc: ANTARA

Ket. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) bersama Mendes PDT Yandri Susanto dan Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat kegiatan Akselerasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui Deklarasi Jawa Timur Bersih Narkoba (Bersinar) di Surabaya, Jumat (13/2/2026).

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan Desa Bersinar atau desa bersih narkoba sebagai upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika hingga tingkat desa melalui kolaborasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat (13/2) mengatakan penguatan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) serta Kepala BNN RI menjadi penting untuk mengawal desa-desa agar bergerak menjadi Desa Bersinar.

“Penguatan dari Pak Mendes dan Kepala BNN sangat penting untuk membentuk dan mengawal desa-desa di Jawa Timur agar benar-benar menjadi Desa Bersih Narkoba,” ujar Khofifah usai Akselerasi Asta Cita Presiden RI melalui Deklarasi Jawa Timur Bersih Narkoba (Bersinar).

Ia menambahkan, perkembangan narkotika yang semakin beragam atau bermetamorfosis menuntut kewaspadaan seluruh elemen masyarakat karena berpotensi menimbulkan adiksi dan mengganggu kapasitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dalam membentuk Desa Bersinar yang mencakup upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang telah berkontribusi nyata melalui pembentukan Desa Bersinar, mulai dari pencegahan, pemberantasan bersama, hingga rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, BNN RI mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan vokasional bagi mantan pengguna agar kembali produktif dan berpenghasilan.

Masyarakat juga diminta tidak mengucilkan korban penyalahgunaan narkotika, melainkan merangkul dan mendukung proses pemulihan.

Menurut dia, BNN RI membuka layanan pengaduan melalui call center 184 untuk menerima informasi terkait peredaran narkoba maupun layanan rehabilitasi.

BNN RI juga memperkuat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di klinik dan rumah sakit yang direkomendasikan Menteri Kesehatan, serta Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa-desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan.

Selain itu, BNN RI menjalankan program Ananda Bersinar yang merupakan kepanjangan dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersinar Narkoba, sebagai upaya pencegahan sejak usia dini.

Program tersebut diperkuat melalui Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN), yakni memasukkan materi edukasi bahaya narkotika ke dalam mata pelajaran yang sudah ada tanpa menambah beban kurikulum.

Mendes PDT Yandri Susanto menilai kolaborasi menjadi kunci karena Jawa Timur memiliki 8.494 desa, terbanyak di Indonesia.

“Kalau desa-desa di Jawa Timur bebas dari narkoba, insya Allah Jawa Timur juga akan bebas dari narkoba. Ini bukan sekadar deklarasi, tetapi harus diikuti langkah nyata dan keberanian melawan peredaran narkoba,” ujarnya.