RI Perlu Dorong Sektor Jasa
Kamis, 24 Okt 2024, 21:34 WIBJAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan Indonesia perlu mempersiapkan peningkatan kualitas berstandar global di sektor jasa sebagai persiapan masuknya Indonesia menjadi negara anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Indonesia memiliki permintaan global yang cukup tinggi di sektor perdagangan jasa antara lain pariwisata, pendidikan, teknologi informasi dan layanan keuangan.
"Sektor jasa memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto)," ujar Djatmiko dalam seminar OECD yang dilaksanakan secara tatap layar di Jakarta, Kamis (24/10).
Dengan masuknya Indonesia menjadi negara anggota penuh OECD, kata Djatmiko, maka potensi ekspor di bidang jasa akan semakin besar. Meski demikian, lanjut Djatmiko, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia seperti pemenuhan standar global, peningkatan kapasitas yang berdaya saing, hingga reformasi kebijakan.
"Untuk sepenuhnya memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh perdagangan internasional, kita harus terus mengembangkan kebijakan kita untuk memenuhi standar global dan mengatasi tantangan yang menghambat pertumbuhan kita," katanya.
Dampak Ekonomi
Masuknya Indonesia sebagai negara anggota penuh OECD akan memberikan dampak kepada makroekonomi Indonesia, antara lain kenaikan ekspor, impor, neraca perdagangan, PDB dan investasi. Keikutsertaan Indonesia juga akan memberikan sejumlah manfaat seperti berpartisipasi aktif dalam pembentukan norma global, meningkatkan profil dan reputasi ekonomi yang berdampak pada tumbuhnya perdagangan dan investasi, serta memperluas jangkauan akses pasar di tingkat global.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan saat ini sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap yang ada.
Berita Terkait:
-
Upah Minimum Malaysia Naik Jadi Rp8,7 Juta! Perusahaan Swasta Wajib Ikut Aturan
-
Survei Ungkap Warga Filipina Tak Bisa Lakukan Apa-apa untuk Setop Korupsi Pemerintah
-
Polisi Sita 1.860 Botol Miras Oplosan dan Alkohol di Bantul
-
310 Prajurit TNI AL Disiapkan Jadi Awak Kapal Induk KRI Sriwijaya
-
Kemendikdasmen Percepat Data Sekolah Rusak akibat Gempa NTT
-
AMSI: Media Kini Hadapi Tantangan Perubahan Perilaku Masyarakat dan AI
-
Pemerintah AS Soroti Kepastian Hukum dan Birokrasi di Indonesia
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.