PGRI Harapkan Pembekalan Pendidikan Nasional

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, mengatakan pihaknya mengucapkan selamat atas terbentuknya Kabinet Merah Putih untuk masa pemerintahan 2024-2029. Dia berharap, kabinet baru bisa membenahi sistem pendidikan.

"PGRI menaruh harapan besar atas pelantikan Presiden dan Wapres RI yang baru dan terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru untuk menjalankan program program pembangunan selanjutnya terutama di bidang pembangunan sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan yang berkualitas," ujar Unifah, kepada Koran Jakarta, Senin (21/10).

Dia mengatakan, menteri pendidikan memikul harapan besar dari para guru. Menurutnya, menteri baru baik Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bisa menampung aspirasi masukan para guru demi perbaikan kualitas pendidikan.

"Evaluasi kurikulum diperlukan menyeluruh untuk memperbaiki kekurangan tanpa harus mengganti substansi kurikulum," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian. Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh Abdul Mu'ti.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan akan menghimpun masukan dari beberapa pihak terkait kebijakan pendidikan yang sudah berjalan saat ini. Dia mengaku tidak akan tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan.

"Semuanya harus kami kaji karena kan plus minus ya. Setiap kebijakan kan selalu ada pro dan kontra," katanya usai serah terima jabatan, di Jakarta, Senin.

Saat disinggung mengenai kelanjutan Kurikulum Merdeka, ia mengatakan kebijakan itu masih baru dan belum semua satuan pendidikan menerapkannya. Meskipun ada arahan di era Nadiem Makarim bahwa Kurikulum Merdeka itu bisa diterapkan di semua satuan pendidikan.

"Kami lihat lah. Kami tidak akan buru-buru ambil kebijakan. Kami ingin kebijakan Dikdasmen sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang lebih penting lagi juga bisa menjadi aktualisasi dan realisasi dari program Presiden Prabowo," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mendesak pemerintah baru merealisasikan upah minimum bagi guru. Menurutnya, hal tersebut merupakan janji pasangan Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 lalu.

"Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar 2 juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN dimulai Oktober 2024 ini," ujar Satriwan di Jakarta, Minggu.

Satriwan juga meminta pemerintah menuntaskan rekrutmen 1 juta guru ASN dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ruf/S-2