Kandidat Gandeng PUPR Atasi Banjir

JAKARTA - Banjir menjadi salah satu problem utama Jakarta, selain kemacetan, sampah, dan polusi udara. Untuk mengatasi banjir, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini terutama untuk mengatasi banjir Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pramono menyebut kolaborasi dengan pemerintah pusat diperlukan karena tak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. "Kali Krukut bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi. Untuk itu, harus duduk bersama dengan pemerintah pusat," tutur Pramono, Rabu (16/10).

Pekerjaan di lapangan memerlukan kerja sama dengan Kementerian PUPR. Hal ini juga sebagai respons atas keluhan warga yang sering menjadi korban banjir yang bisa mencapai 1,5 meter. Menurut Pramono, banjir kawasan Pela Mampang masuk kategori banjir lokal.

Pramono melihat, Kali Krukut memang sudah terlalu lama tidak pernah dikeruk. Kemudian banyak yang sudah terjadi penumpukan sampah. "Kalau hujan deras terutama terjadi banjir karena air tidak lancar mengalir," ujar Pramono.

Distribusi Kotak

Sementara itu, KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan ribuan kotak dan bilik suara ke delapan kecamatan sebagai persiapan pelaksanaan pemilihan Pilkada Jakarta 2024. "Jadi di Jakarta Pusat ini proses pendistribusian ke delapan kecamatan dilakukan selama dua hari," tutur Ketua KPU Jakarta Pusat, Efniadiansyah, Rabu.

Dua hari lalu, telah dikirim ke empat kecamatan. Lalu, kemarin dilanjutkan ke empat kecamatan lainnya. Totalnya ada 1.542 kotak suara dan 6.168 bilik suara. Efni member contoh, pada hari Selasa (15/10) KPU Jakarta Pusat telah mendistribusikan logistik di Kecamatan Tanah Abang 228 kotak dan 912 bilik suara.

Rabu kemarin, KPU menyelesaikan pendistribusikan logistik di Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen dan Johar Baru.

Pendistribusian logistik langsung dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta dan Bawaslu Jakarta Pusat.

Ada juga jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan serta unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Jakarta Pusat sebagai petugas pengamanan. "Tentunya ini didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Jakarta Pusat lewat kecamatan-kecamatan yang menyediakan aula untuk dijadikan gudang penyimpangan," ujar Efni.