Negara-negara Membahas Penggunaan AI di Militer dalam KTT Seoul

SEOUL - Korea Selatan menyelenggarakan pertemuan puncak internasional pada Senin (9/9), untuk menetapkan cetak biru penggunaan kecerdasan buatan atauartificial intelligence (AI) yang bertanggung jawab di militer, meskipun diperkirakan kesepakatan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan mengikat untuk menegakkannya.

Dikutip dariThe Straits Times, lebih dari 90 negara, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, telah mengirimkan perwakilan pemerintah ke pertemuan puncak dua hari di Seoul, yang merupakan pertemuan kedua.

Pertemuan puncak pertama diadakan di Amsterdam pada tahun 2023, di mana AS, Tiongkok, dan negara-negara lain mendukung "ajakan bertindak" yang sederhana tanpa komitmen hukum.

"Baru-baru ini, dalam perang Russia-Ukraina, pesawat tanpa awak Ukraina yang dilengkapi AI berfungsi sebagai ketapel David," kata Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun dalam pidato pembukaan.

Ia merujuk pada upaya Ukraina untuk mendapatkan keunggulan teknologi melawan Russia dengan meluncurkan pesawat tanpa awak berteknologi AI, dengan harapan pesawat tersebut akan membantu mengatasi gangguan sinyal serta memungkinkan kendaraan udara tak berawak untuk bekerja dalam kelompok yang lebih besar.

"Seiring AI diterapkan pada ranah militer, kemampuan operasional militer meningkat drastis. Namun, AI ibarat pedang bermata dua, karena dapat menimbulkan kerusakan akibat penyalahgunaan," ujar Kim.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, mengatakan diskusi akan mencakup bidang-bidang seperti tinjauan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan mekanisme untuk mencegah senjata otonom membuat keputusan hidup dan mati tanpa pengawasan manusia yang tepat.

"KTT Seoul berharap untuk menyetujui cetak biru tindakan, menetapkan tingkat minimum pagar pembatas untuk AI di militer dan menyarankan prinsip-prinsip tentang penggunaan yang bertanggung jawab dengan mencerminkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh NATO (North Atlantic Treaty Organization), AS atau sejumlah negara lain," ujar seorang pejabat senior Korea Selatan.

Tidak jelas berapa banyak negara yang menghadiri pertemuan puncak tersebut yang akan mendukung dokumen pada 10 September, yang bertujuan menjadi upaya lebih rinci untuk menetapkan batasan penggunaan AI di militer, tetapi kemungkinan masih kekurangan komitmen hukum.

KTT tersebut bukan satu-satunya rangkaian diskusi internasional tentang penggunaan AI di militer.

Negara-negara PBB yang tergabung dalam Konvensi 1983 tentang Senjata Konvensional Tertentu sedang membahas potensi pembatasan pada sistem senjata otonom yang mematikan demi mematuhi hukum humaniter internasional.

Pemerintah AS pada tahun 2023 juga meluncurkan deklarasi tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab di militer, yang mencakup penerapan AI secara lebih luas di bidang militer, di luar persenjataan. Hingga bulan Agustus, 55 negara telah mendukung deklarasi tersebut.

KTT Seoul, yang diselenggarakan bersama oleh Belanda, Singapura, Kenya, dan Inggris, bertujuan memastikan berlangsungnya diskusi multi-pemangku kepentingan di bidang yang pengembangan teknologinya terutama didorong oleh sektor swasta, tetapi pemerintah merupakan pengambil keputusan utama.

Sekitar 2.000 orang di seluruh dunia telah mendaftar untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak tersebut, termasuk perwakilan dari organisasi internasional, akademisi, dan sektor swasta, untuk menghadiri diskusi tentang topik-topik seperti perlindungan warga sipil dan penggunaan AI dalam pengendalian senjata nuklir.