Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

KPPPA: Pilkada Serentak 2024 Harus Bebas Diskriminasi bagi Perempuan

12 Selasa, 10 Sep 2024, 17:11 WIB | Oleh: Tim Penulis
KPPPA: Pilkada Serentak 2024 Harus Bebas Diskriminasi bagi Perempuan KPPPA: Pilkada Serentak 2024 Harus Bebas Diskriminasi bagi Perempuan Doc: ANTARA/KemenPPPA
Ket. Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu.

JAKARTA - Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, menyampaikan pentingnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan.

"Kita harus memastikan bahwa pilkada serentak tahun ini bebas dari diskriminasi bagi perempuan, baik peserta maupun pemilih," kata Titi Eko Rahayu dalam media talk, di Jakarta, Senin (9/9).

Titi Eko Rahayu mengungkapkan masih minim-nya partisipasi politik perempuan untuk maju dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi keprihatinan yang mendalam sebab mengecilkan kekuatan perempuan untuk memajukan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang politik.

"Perempuan yang maju dalam bursa pilkada, masih banyak yang dipertanyakan kemampuannya. Selain itu, perempuan juga masih saja mendapat stereotip sebagai orang yang tak pantas memimpin," kata dia.

Keadaan diperburuk dengan karakteristik sistem politik Indonesia yang didominasi budaya patriarki, yang memandang perempuan sebagai sosok lemah dan tidak bermanfaat.

"Padahal kehadiran perempuan di bidang politik sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan berperspektif gender. Hal-hal inilah yang menyebabkan perempuan menjadi enggan untuk berbicara terbuka, malu, tidak percaya diri, jika berkiprah pada bidang politik," kata Titi Eko Rahayu.

Titi Eko Rahayu menyampaikan bahwa terdapat berbagai tantangan yang masih harus dihadapi perempuan dalam kontestasi pilkada, di antaranya kekerasan perempuan dalam pemilu, baik kekerasan fisik maupun psikis, kemudian belum adanya standar atau proses rekrutmen khusus bagi kandidat perempuan, serta belum ada partai yang mengatur program tindakan afirmatif untuk mempromosikan kandidat perempuan.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk para perempuan calon kepala daerah (cakada) memiliki gender awareness dan memerhatikan isu gender dalam kampanye pilkada, di samping memahami isu aktual daerah dan tugas fungsi cakada. Ant/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres   

Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres  

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.