Pemerintah Harus Segera Reformasi Sektor Pangan

JAKARTA - Pemerintah harus secepatnya mereformasi kebijakan di sektor pangan demi menghindarkan RI dari kebergantungan impor pangan yang menyedot devisa negara sangat besar. Saat ini, negara cenderung melakukan impor beras ketimbang memperkuat produksi dalam negeri.

Tahun ini, misalnya, pemerintah melalui Bulog masih akan mengimpor 1,2 juta ton beras. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah sudah mengimpor beras sebesar 5, 7 juta ton, salah satu terbesar dalam sejarah.

Direktur Eksekutif Institurefor Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan kedaulatan pangan harus didorong, bukan hanya mencapai ketahanan pangan saja.

"Artinya pemenuhan pangan harus dari domestik. Peningkatan kapasitas produksi agar memenuhi permintaan pangan di Indonesia," ucap Esther.

Selama ini, pemerintah tak serius mewujudkan kedaulatan pangan karena dugaan rent seeking dari setiap kilogram yang impor pangan ke Indonesia.

"Jadi lebih memilih impor daripada mendorong produksi dalam negeri, " tandas Esther.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menilai perubahan fundamental sektor pertanian perlu dilakukan, dimulai dari perubahan kebijakan yang liberal menjadi lebih protektif pada pertanian dalam negeri. "Dari menempatkan petani sebagai alat produksi menjadi subyek penting. Menempatkan kesejahteraan petani jadi prioritas nya," tegas Said

Tentu saja, lanjutnya, penguatan tata kelola dan penegakan hukum- pemberantasan mafia jadi faktor kemungkinannya. Model penyediaan pangan lewat pasar yang liberal, penyeragaman jenis pangan perlu dibalik menjadi model pertanian lokal yang beragam yang kuat.

Karenanya, dia mendorong perlunya memperkuat akses petani pada lahan dan faktor produksi lainnya, balik model produk dari yang merusak menjadi yang berkelanjutan, pendapatan petani harus didorong naik setara dengan pekerja di bidang lainnya untuk memastikan regenerasi.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memastikan ketersediaan cadangan beras tercukupi hingga akhir 2024. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR membahas ketersediaan dan kebutuhan pangan nasional.

Bayu menjelaskan pihaknya masih memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga 1,5 juta ton di gudang Bulog. Dia juga menjamin kestabilan harga beras di pasar dengan rutin melakukan sidak ke pasar-pasar hingga melakukan operasi pasar.

"Stok cadangan beras pemerintah Insyaallah cukup. Stok kita sampai dengan akhir tahun diperkirakan sampai 1,5 juta ton, masih ada di gudang, sampai akhir tahun," kata Bayu di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jumat (6/9).

Bayu menambahkan pihaknya masih akan melakukan skema impor 1,2 juta ton beras yang tiba sebelum Desember 2024. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi produksi beras yang turun, dan menjaga stabilitas cadangan dan harga beras.

"Impor pada 2023 ada 3 juta ton, dan pada 2024 sampai dengan saat ini sudah 2,7 juta ton. Dalam dua tahun terakhir pemerintah mengimpor beras 5,7 juta ton," katanya.