Buta Aksara Masih Jadi Persoalan

Buta aksara di Indonesia masih menjadi persoalan sehingga membutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mengentaskannya.

JAKARTA - Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Aswin Wihdiyanto, menyatakan buta aksara di Indonesia masih menjadi persoalan. Menurutnya, butuh kerja sama dari berbagai pihak untuk mengentaskan buta aksara.

"Jadi masih ada pekerjaan rumah untuk kita turut mengentaskan angka buta aksara," ujar Aswin, dalam siaran Silaturahmi Merdeka Belajar, yang diakses Kamis (5/9).

Dia menerangkan, masih ada kasus buta aksara di tiap kelompok usia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok buta aksara pada kelompok umur sampai 15 tahun masih ada 3,7 persen. "Pada usia 15-44 tahun ada 0,7 persen dan di atas 45 tahun itu sekitar 8,04 persen," jelasnya.

Program Penanganan

Aswin mengungkapkan, pemerintah daerah bersama masyarakat memiliki peran penting dalam pengentasan buta aksara. Keduanya berperan memastikan kesesuaian data warga negara buta aksara dan kita memastikan validasi data.

Dia menambahkan, kesesuaian data sangat penting agar fasilitasi atau intervensi dalam percepatan dan pengentasan buta aksara sesuai sasaran.

Menurutnya, saat ini sudah ada pemadanan data NIK warga negara buta aksara yang ada di Dapodik dan Dukcapil.

"Kita mempersiapkan satuan pendidikan masyarakat yang akan mengentaskan buta aksara baik program keaksaraan dasar dan program keaksaraan lanjutan. Fasilitasi pendidikan kita pastikan data akurat yang tervalidasi," katanya.

Aswin menerangkan, tahun ini pihaknya akan memberi fasilitasi aksara dasar kepada 25.000 peserta didik dan aksara lanjutan sebanyak 600 peserta didik. Pihaknya juga mempersiapkan skema jangka panjang bagi peningkatan kompetensi literasi bagi peserta didik melek aksara.

"Nanti ada program paket atau kesetaraan. Ini bisa mengembangkan diri dan meningkatkan literasi, kompetensi, numerasi, dan karakter. Sehingga nanti punya kekuatan ketika nanti kembali ke masyarakat," ucapnya.

Dia menegaskan, Kemendikbudristek tidak meninggalkan pendidikan non-formal dan pendidikan khusus dalam kebijakan Merdeka Belajar. Bahkan, konsep sekolah penggerak berdasarkan proses pembelajaran pendidikan non formal.

"Untuk kebijakan-kebijakan lain pendidikan kesetaraan dan khusus selalu ada di dalamnya. Ini untuk peningkatan literasi di pendidikan kesetaraan dan pendidikan khusus," terangnya. ruf/S-2