Tiap Kecamatan Harus Miliki SMA

Mendikbudristek Nadiem Makarim memprioritaskan agar setiap kecamatan memiliki SMA. Kehadiran SMA sangat penting terutama di wilayah 3T.

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, akan memprioritaskan setiap kecamatan untuk memiliki SMA. Menurutnya, saat ini masih ada sejumlah kecamatan yang belum memiliki SMA.

"Jadi salah satu prioritas kita bahwa harus ada SMA di setiap kecamatan," ujar Nadiem, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, Kamis (29/8).

Dia menjelaskan, kehadiran SMA di tiap kecamatan sangat penting terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dengan demikian, murid tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk perjalan ke sekolah.

Nadiem menambahkan, dengan adanya sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pihaknya sudah mengetahui kecamatan mana saja yang belum memilili SMA. Adapun pembangunan SMA nantinya juga akan mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta.

"Kami sudah berhasil memetakan di mana tempatnya dan bukan per kecamatan, bahkan berapa di kecamatan itu berapa jumlah bangku yg dibutuhkan dan konsiderasi juga dengan perbandingan apakah ada institusi swasta di kecamatan tersebut," jelasnya.

Dia juga menyinggung soal masih adanya sekolah yang belum layak. Meski butuh anggaran besar, pihaknya juga akan mengakselerasi renovasi sekolah, terutama di wilayah 3T.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan PUPR dan kami akan berjuang untuk 2025 program-program apa saja yg bisa mengakselerasi proses renovasi dari kerusakan berat di sekolah, terutama di daerah 3T," katanya.

Anggaran Menurun

Pada kesempatan tersebut, Nadiem juga akan mencari solusi atas pengurangan anggaran kementeriannya. Adapun anggaran Kemendikbudristek tahun 2025 sekitar 83 triliun rupiah atau turun sekitar 15 triliun rupiah dari tahun 2024.

"Kami juga cari solusi menyeimbangkan semua target kita untuk tahun dengan adanya penurunan 15 T. Ini bukan suatu hal mudah," ucapnya.

Nadiem menekankan, berapapun anggaran yang nanti didapat Kemendikbudristek harus bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Jika demikian, akan ada beberapa target program yang diturunkan dari target sebelumnya.

"Mau tidak mau akan terjadi. Kami minta dukungan Komisi X DPR untuk melewati jalur politik untuk bisa membantu dan meningkatkan anggaran kita selama sebelum ini diturunkan. Tidak harus memotong, kalau tidak meningkat, paling tidak anggaran yang sama," terangnya.

Untuk itu, Kemendikbudristek mengajukan usulan tambahan anggaran pada 2025 guna mengoptimalkan implementasi program-program prioritas.

Nadiem mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar 83,19 triliun rupiah menyebabkan belum optimalnya pembiayaan program wajib dan prioritas, seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, tunjangan guru dan dosen, program literasi bahasa dan kesastraan.

"Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025 itu lebih rendah 14,51 triliun rupiah dibandingkan Pagu Anggaran TA 2024. Nah ini menyebabkan ketidakoptimalan dalam program-program wajib dan prioritas kami, termasuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dan lain-lain," kata Nadiem.

Program lain yang juga berdampak, lanjutnya, adalah program peningkatan kualitas guru, agenda seni budaya, pendampingan kualitas pendidikan, revitalisasi PTN, dan Program SMK Pusat Keunggulan.

Karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar 26,4 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk 6 klaster program prioritas. Pertama, tambahan anggaran sebesar 3,8 triliun rupiah diusulkan untuk program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Untuk program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar 7,7 triliun rupiah. Program lain yang diusulkan untuk mendapatkan tambahan anggaran secara signifikan ialah Program Pendidikan Tinggi sebesar 9,9 triliun rupiah.

Selain itu, program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan juga diusulkan untuk mendapat tambahan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah. Kemudian, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar 2,2 triliun rupiah.

Adapun program terakhir yang diusulkan oleh Mendikbudristek untuk mendapat tambahan anggaran adalah Program Dukungan Manajemen sebesar 1,4 triliun rupiah. n ruf/S-2