Junta Berpotensi Kehilangan Rakhine

YANGON - Junta Myanmar berada di ambang pengusiran dari negara bagian paling barat yang berbatasan dengan Bangladesh, menurut sebuah laporan baru, menandai salah satu kerugian militer terbesar sejak kudeta tahun 2021 yang menyebabkan konflik sipil baru di seluruh negeri.

Tentara Arakan telah mencapai kemajuan pesat di Negara Bagian Rakhine sejak November 2023 dan akan menjadi wilayah terbesar yang dikuasai oleh kelompok etnis bersenjata sejak kudeta, menurut International Crisis Group dalam sebuah laporan pada Selasa (27/8).

Dibentuk di perbatasan Tiongkok, kelompok bersenjata ini bertanggung jawab atas sejumlah kekalahan telak yang dialami junta militer di medan pertempuran selama setahun terakhir. Kemenangan tersebut menggalang kelompok etnis bersenjata lainnya dan pejuang pro-demokrasi untuk menggulingkan rezim militer yang dipimpin oleh pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing.

"Tentara Arakan sedang dalam proses membentuk negara proto yang berpenduduk lebih dari satu juta orang di perbatasan Myanmar-Bangladesh," kata International Crisis Group dalam laporan tersebut. "Meskipun militer Myanmar membalas dengan serangan tanpa pandang bulu dan blokade yang menyebabkan kesulitan ekonomi yang besar, kelompok bersenjata terus melanjutkan serangannya," imbuh laporan tersebut.

Laporan lain menunjukkan militer telah kehilangan kendali atas sebagian besar kota-kota di negara itu, dan pada Juli lalu, militer kembali memperpanjang peraturan darurat ketika situasi keamanan memburuk.

Yang memperparah masalah-masalah tersebut adalah kondisi ekonomi yang memburuk, dengan 76 persen penduduknya hidup di bawah atau hampir mencapai penghidupan yang layak, menurut Program Pembangunan PBB pada April.

Tentara Arakan telah mencapai kemenangan penting di sepanjang pantai Rakhine, dan kini siap menyerang Sittwe, ibu kota negara bagian tersebut. Sasaran utamanya adalah kota kepulauan Kyaukphyu, yang menjadi tuan rumah proyek infrastruktur penting Tiongkok.

Kekerasan Berlanjut

Rakhine juga merupakan rumah bagi populasi Rohingya yang rentan di Myanmar. Bulan Agustus ini menandai tujuh tahun sejak dimulainya operasi militer yang memaksa sekitar 700.000 orang melintasi perbatasan ke Bangladesh, peristiwa yang kemudian ditetapkan oleh AS sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim terus berlanjut. Volker Turk, kepala hak asasi manusia PBB, pekan lalu menyatakan kekhawatiran besar mengenai situasi yang memburuk secara tajam di Rakhine, di mana ratusan warga sipil dilaporkan terbunuh saat mereka melarikan diri dari pertempuran.

Menurut informasi yang didokumentasikan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB, baik militer maupun Tentara Arakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan penganiayaan terhadap etnis Rohingya, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, beberapa diantaranya melibatkan pemenggalan kepala, penculikan dan perekrutan paksa.

Apakah Tentara Arakan dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi di Rakhine setelah junta bubar masih merupakan tantangan besar, kata Thomas Kean, konsultan senior Crisis Group untuk Myanmar dan Bangladesh. ST/Bloomberg/I-1