Kemiskinan Ekstrem Perlu Pendekatan Lokal dari Pemda

Menko PMK menyatakan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem perlu pendekatan lokal dan pemda harus proaktif melakukan terobosan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut upaya penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan lokal, utamanya penanganan di wilayah timur Indonesia.

"Pemerintah daerah untuk terus proaktif melakukan terobosan penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan lokal. Pejabat daerah harus sering-sering ke bawah untuk tahu persis permasalahan di lapangan," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/8).

Muhadjir mengatakan sudah 95 persen pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang telah mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dengan penanganan kemiskinan ekstrem melalui upaya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan kantong kemiskinan.

Dokumen perencanaan tersebut mesti dibuat dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan lokal agar berjalan selaras antara program dengan langkah taktis penghapusan kemiskinan ekstrem di lapangan.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, kolaborasi, kerja sama, dan kesungguhannya dalam upaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022," kata dia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan Kemenko PMK akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan kondisi budaya dan kewilayahan masing-masing.

"Integrasi pembangunan dan budaya kewilayahan menjadi perhatian penting dan menjadi salah satu prioritas yang kami dorong kepada pemerintah daerah," ujar Nunung.

Dalam beberapa waktu ke belakang, Kemenko PMK intens melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ia berharap dengan rencana aksi serta pemetaan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa sesuai target yang ditentukan.

Tepat Sasaran

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan berupa 10 kilogram beras, untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kami terus melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap program bantuan pangan beras, sehingga penyalurannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa bantuan pangan ini sampai ke tangan penerima yang benar-benar membutuhkan," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, beberapa hari lalu.

Dalam melakukan verifikasi dan validasi, Bapanas melakukan hal itu dengan Perum Bulog, dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap terhadap data penerima bantuan.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti mengatakan, saat ini terdapat sembilan provinsi yang data penerimanya telah terverifikasi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DIY, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Riau. Ant/S-2