Pencari Kerja Harus Punya 'Skill' Tinggi Agar Terserap di Industri

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan masuknya investasi asing dan program vokasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.

"Kita tentu memperbanyak investasi supaya bisa menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi dari luar negeri terus kita gencarkan setiap tahun agar ada peningkatan- peningkatan," kata Wapres seusai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (7/8).

Pernyataan itu disampaikan Wapres menanggapi keluhan masyarakat usia produktif yang merasa resah dengan sulitnya mencari pekerjaan. Seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa lebih dari 16 persen angka pengangguran di Indonesia disumbang oleh usia 25 hingga 29 tahun, yang masuk dalam usia produktif.

Wapres juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja.

Ma'ruf pun meminta agar para pencari kerja memiliki kemampuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan para pemberi kerja dan agar direkrut oleh industri. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan pencari kerja, baik melalui berbagai macam pelatihan maupun pendidikan vokasi.

"Sebab, sekarang ini industri itu padat modal, padat teknologi, sehingga kalau mereka tidak memiliki (keahlian), itu tidak bisa terserap," katanya.

Di sisi lain, Wapres mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Dia mengharapkan generasi muda tidak hanya berpatokan pada pekerjaan formal saja, tetapi juga mampu berwiraswasta ataupun bercocok tanam.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, saat ini klaim investasi mampu meningkatkan serapan kerja perlu dipertanyakan. Investasi yang masuk ke Indonesia lebih didominasi yang padat modal sehingga tidak butuh banyak tenaga kerja. Kalaupun ada tenaga kerja bersifat semi skilled dan high skilled.

"Jadi, ada mismatch juga dengan profil angkatan kerja di banyak daerah," kata Bhima.

Menurut Bhima, pemerintah sebaiknya terus mempromosikan investasi yang bersifat padat karya, misalnya pengolahan produk pertanian dan perkebunan. Kemudian, insentifnya digeser dari industri padat modal ke padat karya.

Diminta terpisah, pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, mengatakan pemerintah harus melakukan langkah transformasi karena saat ini banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal. Calon kelas menengah dan kelas menengah juga banyak yang tidak memiliki pekerjaan formal.

Untuk mencapai tujuan ambisius guna menjadi negara maju pada 2045, kebijakan harus berfokus membantu memperkuat dan mempertahankan daya beli kelas menengah. "Investasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan diperlukan untuk transisi ini," kata Riefky.

Pemerintah harus membekali individu dengan keahlian yang diperlukan untuk mengakses pekerjaan dengan produktivitas yang lebih tinggi (misalnya, jasa dengan nilai tambah tinggi dan manufaktur). Cara seperti itu akan meningkatkan potensi penghasilan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pemerintah juga perlu menciptakan lebih banyak peluang kerja di sektor-sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menawarkan upah yang lebih tinggi.

"Link and Match"

Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Robby Kusumaharta, mengatakan upaya menarik investasi sejalan dengan visi para pengusaha untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Namun demikian, upaya meningkatkan investasi dengan memperbanyak program vokasi tidak bisa berdiri sendiri. Kunci keberhasilan dari kedua hal tersebut adalah sinergi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan.

"Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan memastikan program-program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri melalui pendekatan link and match," katanya.

Kualitas vokasi harus menjadi prioritas dengan cara program-program vokasi yang ada harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

Pemerintah juga perlu memperkuat ekosistem investasi yang kondusif. Kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan jaminan keamanan investasi adalah beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan. Dengan begitu, iklim investasi yang positif akan menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya, termasuk di daerah yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.