PBB Minta Bantuan Dewan Keamanan untuk Tanggulangi Kelaparan di Sudan

NEW YORK - Pejabat senior PBB, pada hari Selasa (5/7), meminta kepada Dewan Keamanan untuk membantu mendapatkan akses bantuan kemanusiaan di Sudan dengan melintasi perbatasan, melintasi garis pertempuran, melalui udara, darat, untuk memerangi kelaparan yang telah terjadi di setidaknya satu lokasi di Darfur Utara.

Dikutip dari The Straits Times, Amerika Serikat, bulan lalu, menyarankan agar badan yang beranggotakan 15 negara itu mempertimbangkan untuk mengizinkan akses bantuan melalui penyeberangan perbatasan seperti Adre dari Chad. Namun, pemerintah Sudan yang berpihak pada militer dan Russia yang memiliki hak veto di dewan mengatakan pada hari Selasa bahwa Dewan Keamanan tidak perlu mengambil tindakan.

"Jika terjadi kelaparan, kami siap bekerja sama dengan Anda, dan kami akan membuka jalur penyeberangan untuk bantuan kemanusiaan apa pun. Bukan pemerintah, yang dengan bangga saya perkenalkan di sini, yang menghalangi bantuan kemanusiaan," kata Duta Besar Sudan untuk PBB, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, kepada Dewan Keamanan PBB.

Pemantau kelaparan global, Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu atau Integrated Food Security Phase Classification (IPC), minggu lalu, mengatakan lebih dari 15 bulan perang di Sudan dan pembatasan pengiriman bantuan telah menyebabkan kelaparan di kamp Zamzam di Darfur Utara bagi para pengungsi internal. Pemerintah Sudan menolak temuan tersebut, sementara Russia meragukannya.

Perebutan Kekuasaan

Perang di Sudan meletus pada pertengahan April tahun lalu akibat perebutan kekuasaan antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF), paramiliter menjelang transisi yang direncanakan ke pemerintahan sipil.

Zamzam berada di daerah yang merupakan tempat persembunyian terakhir RSF di Darfur. RSF telah mengepung daerah tersebut dan tidak ada bantuan yang sampai ke kamp yang luas itu selama berbulan-bulan.

"Ketika bencana kelaparan terjadi, itu artinya kita terlambat. Itu artinya kita tidak berbuat cukup banyak. Itu artinya kita, masyarakat internasional, telah gagal," kata pejabat senior bantuan PBB, Edem Wosornu, kepada Dewan Keamanan.

Pada bulan Februari, pemerintah melarang pengiriman bantuan melalui perbatasan Adre, salah satu rute terpendek ke wilayah yang dilanda kelaparan tersebut. Pejabat pemerintah mengeklaim bahwa perbatasan tersebut digunakan oleh RSF untuk mengangkut senjata.

"Adre akan menjadi rute yang paling efektif dan akan memungkinkan bantuan diberikan dengan kecepatan dan skala yang dibutuhkan pada titik krusial dan kritis ini," kata Wosornu, sambil menambahkan, permohonan bantuan PBB untuk Sudan sebesar 2,7 miliar dollar AS hanya didanai sebesar 32 persen.

Pejabat senior program Pangan Dunia PBB, Stephen Omollo, mengatakan bahwa hingga terjadi gencatan senjata, kami sangat membutuhkan bantuan dewan untuk memastikan kami dapat melaksanakan pekerjaan kami secara efektif, dan tanpa gangguan, seraya menambahkan bahwa akses diperlukan melalui Adre dan rute pasokan lintas perbatasan lainnya.

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, telah menyarankan Dewan Keamanan, untuk mempertimbangkan mengadopsi resolusi guna menyetujui pengiriman bantuan lintas batas ke Sudan, yang mencerminkan tindakan yang diambilnya terhadap Suriah. Para diplomat mengatakan tidak ada tindakan seperti itu yang akan segera dilakukan.

Wakil Duta Besar Russia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, menyampaikan kepada dewan pada hari Selasa bahwa masyarakat internasional tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Sudan dengan dalih situasi kemanusiaan yang parah dan menunjukkan kepada otoritas yang sah koridor kemanusiaan mana yang harus dibuka.

Antara tahun 2014 dan 2023, dewan itu mengesahkan pengiriman bantuan dari negara-negara tetangga kepada jutaan orang yang sebagian besar berada di wilayah Suriah yang dikuasai oposisi. Otorisasi diperlukan karena otoritas Suriah tidak menyetujui operasi tersebut.