Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Muhadjir: Pemberantasan Judi 'Online' Perlu Libatkan Tokoh-Tokoh Keagamaan

17 Kamis, 04 Jul 2024, 06:55 WIB | Oleh: Tim Penulis
Muhadjir: Pemberantasan Judi 'Online' Perlu Libatkan Tokoh-Tokoh Keagamaan Muhadjir: Pemberantasan Judi 'Online' Perlu Libatkan Tokoh-Tokoh Keagamaan Doc: kemenkopmk.go.id 
Ket. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pemberantasan judionlineatau daring akan melibatkan tokoh-tokoh keagamaan agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi secara lebih masif kepada masyarakat.

"Ini sudah bergerak, kemarin juga sudah saya undang di sini untuk tokoh-tokoh keagamaan. Ini akan kita lanjutkan lebih detail dengan beberapa lembaga, kemungkinan nanti saya akan beraudiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dewan masjid, dan uskup. Ini sedang saya rancang, kalau ada waktu saya akan benar-benar memastikan bahwa proses pencegahan ini tidak hanya memblokir situs-situs judionlinesaja, tetapi juga memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menjauhi judionline," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7).

Menko PMK pun menegaskan bahwa terkait bantuan sosial pada korban judionline, akan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian, baik secara material, finansial, maupun psikososial.

"Yang jelas akan diberikan kepada mereka yang dirugikan, kalau definisinya korban itu, di situ kan mereka yang menderita kerugian, baik secara material, finansial, maupun psikososial, itu harus mendapatkan bantuan dari Pemerintah, karena di dalam Undang-undang Dasar, Pasal 34 ayat (1) itu bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara," papar dia.

Sedangkan bagi penjudi, Muhadjir menegaskan bahwa mereka tentu akan diberi hukuman sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang, pada Pasal 27 ayat (2) berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

"Dalam KUHP Pasal 303 maupun Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (2) jelas itu hukumannya kan enam tahun penjara dan uang denda 1 miliar rupiah, jadi kalau kita lihat kualitas pelanggarannya seperti apa jelas itu melawan hukum. Jadi enggak diberi bansos, melawan hukum enggak diberi bansos," papar Muhadjir. Ant/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Nasional
Dua Tahun Kemenimipas, Tran...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +