Timwas Haji DPR Desak Temuan Masalah Haji Ditindaklanjuti

Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak agar temuan semua permasalahan penyelenggaraan haji tahun 2024 untuk ditindaklanjuti. Untuk itu perlu dibentuk Pansus Haji.

JAKARTA - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak agar semua temuan permasalahan terkait penyelenggaraan haji tahun 2024 segera ditindaklanjuti.

Dia mengungkapkan bahwa hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah.

"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (20/6).

Dia juga mengapresiasi keputusan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus bersama Kementerian Agama untuk membentuk pansus. Menurutnya pansus itu bakal merincikan seluruh kasus yang ada di proses haji dengan lebih dalam.

Menurutnya pansus tersebut nantinya akan membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. "Beberapa kasus itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu kali ini kita tidak boleh abai," katanya.

Selain masalah teknis, Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti kebijakan kuota tambahan yang separuhnya diberikan kepada haji khusus. Dia mengatakan kebijakan itu mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji, dan dianggap melanggar undang-undang.

Di samping itu, dia mengatakan saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus. "Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan," kata dia

Untuk itu, dia berharap agar Pansus Haji bisa segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan, mengingat pentingnya pansus ini untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang. "Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," kata dia.

Tiga Titik Krusial

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengakui, tenda bagi jemaah haji bermasalah. Menurutnya, masalah tenda tidak hanya terjadi di Mina, tapi juga di Arafah.

"Mina itu memang masih problem dan tapi waktunya kan tidak lama di Mina, itu jadi di Mina. Di Arafah juga sebetulnya problem tapi kan sangat sebentar, di Muzdalifah sekarang juga ada kebijakan hanya lewat saja tidak perlu mabit kan. Itu memang tiga titik krusial," ujar Muhadjir, di Jakarta, Kamis.

Dia mengaku sempat ingin ingin meninjau tenda jemaah haji saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Namun tidak diperbolehkan, karena masih dalam proses pembangunan.

Meski demikian, kata Muhadjir, pihaknya sudah menyarankan kepada pihak Kementerian Agama untuk melakukan perbaikan tenda Jemaah. Dia juga akan kembali mengunjungi Tanah Suci untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan penyelenggaraan haji tahun ini.