Utamakan Program Prioritas Bernilai Tambah Tinggi

JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan penajaman terhadap berbagai program prioritas sebab program prioritas yang terlampau banyak dan hanya sedikit memberi nilai tambah bisa membebani keuangan negara.

Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB. Suhartoko, mengatakan jika melihat program prioritas cukup banyak, perlu penajaman prioritas terutama berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Untuk menyukseskannya, program tersebut harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan efisien. "Karena itu perlu pemilihan program prioritas yang menghasilkan multiplier effect tinggi," ungkapnya kepada Koran Jakarta, Rabu (5/6).

Dirinya sepakat dengan sejumlah program prioritas, seperti hilirisasi, transformasi ekonomi hijau, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) karena nantinya berdampak pada peningkatan daya saing industri nasional.

Bahkan menurut Suhartoko, hilirisasi semestinya sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya, tetapi karena terlena keunggulan sumber daya alam (SDA) dan primer, maka Indonesia mengalami kemunduran.

"Hilirisasi yang harus dilakukan saat ini harus mengandalkan kekuatan domestik, seperti bahan mentah, tingkat kualitas sumber daya, teknologi yang diterapkan," tuturnya.

Suhartoko menekankan persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini dan ke depan adalah tantangan peningkatan penerimaan negara terutama pajak. Di satu sisi, pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara, tetapi ekonomi belum benar-benar pulih seperti sebelum Covid-19.

"Artinya, pemerintah sebenarnya dihadapkan pilihan sulit. Di saat menaikkan pajak, (kebijakan itu) akan menurunkan daya beli konsumen sehingga pada gilirannya dunia usaha juga terkena imbasnya," ucapnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan program hilirisasi tetap menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang. Selain hilirisasi, prioritas lainnya mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Sri Mulyani menambahkan, strategi jangka pendek kebijakan fiskal ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, termasuk penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan individu, serta konvergensi antardaerah.

Bendahara negara itu menilai guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat efektivitasnya melalui collecting more, spending better, dan prudent and innovative financing.

Optimalisasi fiskal itu terefleksi pada pendapatan negara ditetapkan mencapai 12,14-12,36 persen dari PDB, belanja negara di kisaran 14,59-15,18 persen PDB, keseimbangan primer menuju positif, serta defisit dikendalikan di kisaran 2,45-2,82 persen terhadap PDB.

Iklim Investasi

Menkeu menyampaikan kebijakan optimalisasi pendapatan negara (collecting more) yang dimaksud sebelumnya dilakukan dengan senantiasa menjaga iklim investasi agar tetap kondusif serta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Hal ini ditempuh dengan menjaga agar pelaksanaan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dapat berjalan efektif.