Hati-hati Kelola Utang saat Suku Bunga Global Tinggi

JAKARTA - Desain defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dilakukan dengan hati-hati karena harus memperhatikan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (5/6), mengatakan defisit anggaran pada 2025 berkisar 2,45 hingga 2,82 persen dari Gross Domestik Product (GDP) sehingga keseimbangan primer mengalami defisit 0,3-0,61 persen dari GDP.

Penentuan besaran defisit itu sudah memperhatikan kondisi era suku bunga tinggi di dunia, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Sebab, kedua kondisi tersebut akan mempengaruhi defisit APBN.

"Kalau higher for longer (suku bunga tinggi yang lama-red) dan exchange rate mengalami tekanan, pasti akan mempengaruhi pada belanja terutama belanja pembayaran bunga utang," kata Menkeu.

Sebab itu, pemerintah harus sangat hati-hati dalam mengelola utang saat tren global seperti sekarang ini. Sebelumnya, dia mengingatkan perlunya mewaspadai penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga yang tinggi terhadap stabilitas pasar keuangan nasional. Sebab, hal itu dapat menimbulkan crowding out effect sebuah fenomena dalam ekonomi di mana terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah yang menyebabkan penurunan investasi sektor swasta.

Apalagi, sekitar 14 persen dari total investor di SBN merupakan investor global yang sangat sensitif terhadap harga dan dapat memicu instabilitas atau outflow (aliran dana keluar) jika tidak dikelola dengan tepat.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah juga menetapkan rasio utang di level 37,98 hingga 38,71 persen dari PDB.

Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, mengungkapkan anggaran belanja APBN yang akan dilaksanakan di tahun pertama Prabowo Subianto itu sebesar 3.500 triliun rupiah. Sementara defisit APBN dianggap terlalu tinggi karena mencapai 600 triliun rupiah.

Sangat Berat

Peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, yang diminta tanggapannya menilai Sri Mulyani sebenarnya tengah menasihati pemerintah baru di tahun 2025 dengan memasang target defisit APBN 2025 mendekati 3 persen.

Huda mengatakan tidak hanya berasal dari nilai tukar rupiah yang mempengaruhi pembiayaan utang, namun juga besarnya volume belanja APBN untuk mengakomodir program tahun depan.

"Ini terlihat jelas dari keseimbangan primer yang defisit, padahal tahun-tahun sebelumnya keseimbangan primer ditargetkan positif," ungkap Huda.

Sebab itu, tantangan pengelolaan APBN ke depan, kata Huda, sangat berat dengan beban program terlampau besar dengan kemampuan pajak yang terbatas.

"Program-program ambisius Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga makan siang gratis harus dipikirkan ulang. Saya rasa Sri Mulyani ingin mengatakan hal tersebut dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 tersebut," pungkas Huda.