Pelebaran Jalan, Pemkab Bekasi Alokasikan Rp6,6 Miliar Bebaskan Jalur Kalimalang
Minggu, 26 Mei 2024, 07:30 WIBKabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan pembiayaan Rp6,6 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 untuk membebaskan lahan guna mendukung pelebaran jalan di Jalur Inspeksi Kalimalang.
"Pembebasan lahan ini untuk mendukung pelebaran Jalan Kalimalang menjadi dua jalur sesuai program kerja tahun ini," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir di Cikarang, Sabtu.
Ia mengatakan pembebasan lahan dimaksud berlokasi di wilayah Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan. Sejumlah bidang lahan terdampak rencana pelebaran Jalan Inspeksi Kalimalang akan dibayarkan pemerintah daerah melalui skema ini.
Pihaknya telah menuntaskan tahap pendataan titik serta pengukuran lahan. Bahkan tim appraisal juga sudah menetapkan harga bidang tanah yang akan dibebaskan.
"Ada enam bidang tanah yang akan kita bebaskan dan berdasarkan hasil penilaian tim appraisal, anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan itu senilai Rp6,6 miliar," katanya.
Dirinya menyebut pembebasan lahan ini sebagai upaya mendukung pelebaran jalan di Ruas Kalimalang pada tahap lanjutan mengingat sejumlah titik lain di sepanjang jalur tersebut sudah dibebaskan bahkan dibangun dua jalur.
"Karena jika pembebasan lahan beres, maka dinas terkait bisa segera melakukan pembangunan, membuat Jalur Kalimalang di sesi perbatasan dengan Kota Bekasi ini dilebarkan menjadi dua jalur," ucapnya.
Namun upaya pembebasan lahan tersebut belum terealisasi karena masih menunggu trase proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di wilayah Desa Tambun. Pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan pelaksana proyek dimaksud.
"Jangan sampai nanti trase Becakayu masuk pembebasan kita. Maka harus tahu dulu titik-titiknya dimana, jika sudah tahu itu nanti pembebasan di luar trase tol Becakayu. Ini untuk menghindari potensi pemborosan anggaran pemerintah daerah," kata dia.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Dana Desa Papua Tengah Anjlok Jadi Rp535 Miliar pada 2026, Gubernur Ungkap Penyebabnya
-
KPK dan OJK Kolabosi Cegah Korupsi di Sektor Jasa Keuangan
-
Menjalani Beragam Aktivitas di Kaki Penanggungan
-
PART Catat Pertumbuhan Penjualan 38,23% pada 2025, Perkuat Diversifikasi Manufaktur dan Siapkan Right Issue serta Buyback Saham.
-
Tim Patroli Presisi Sisir Titik Rawan Demi Cegah Tawuran dan Kejahatan di Jakarta Selatan
-
Jakarta World FolkFest 2026 Resmi Digelar, Diikuti 115 Delegasi dari Rusia hingga Korsel
-
Mentrans Sebut Transmigrasi Lahirkan Ribuan Desa Bangun Indonesia
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.