Ini 10 Langkah Strategis untuk Intervensi Stunting di Papua Barat

Doc: ANTARA/Ali Nur Ichsan

Ket. Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollon.

Manokwari - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat menerapkan 10 langkah strategis untuk intervensi pencegahan stunting.

Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollon di Manokwari, Jumat, mengatakan pihaknya bersama Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua Barat sedang mempersiapkan intervensi serentak sebulan penuh pada Juni 2024.

"Intervensi serentak pada Juni 2024 tersebut untuk menindaklanjuti Surat Mendagri RI kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia," katanya.

Ia mengatakan, 10 langkah strategis disebut "10 Pasti". Pertama, memastikan pendataan seluruh calon pengantin, ibu hamil dan balita yang ada di daerahnya untuk menjadi sasaran prioritas maupun sasaran super prioritas.

Kedua, memastikan seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil dan balita datang ke posyandu. Intervensi serentak dalam pencegahan stunting merupakan kesempatan mengoptimalkan tim pendamping keluarga yang sudah dibentuk sejak 2021, untuk menggerakkan catin, ibu hamil dan balita ke posyandu.

"Ketiga, memastikan alat antropometri yang sudah standar tersedia di posyandu. Untuk itu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, apakah posyandu punya karena sudah diadakan oleh Kemenkes tahun kemarin dan sudah didistribusikan," ujarnya.

Langkah strategis keempat, memastikan kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran. Ditambah, memastikan penimbangan pengukuran menggunakan antropometri terstandar.

Memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi. Selanjutnya, memastikan seluruh catin, bumil dan balita mendapatkan edukasi.

"Saat ke posyandu diberi edukasi kepada ibu hamil untuk memeriksakan kandungan enam kali, mengonsumsi makanan bergizi, wajib memberi ASI eksklusif, wajib bawa balita ke posyandu, misalnya dua bulan berturut-turut badan anak tidak naik perlu diintervensi," ujarnya.

Ia mengatakan, langkah berikutnya memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) di hari yang sama.

Kemudian, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak, dan memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan.

Ia berharap, tahun ini penurunan stunting di Papua Barat dapat mencapai target nasional yaitu 14 persen.

Ia mengatakan, pada tahun 2023 dari total 70.161 keluarga di Provinsi Papua Barat, sebanyak 34,08 persen atau 23.910 keluarga merupakan keluarga beresiko stunting (KRS).

Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting Papua Barat pada 2023 sebesar 24,8 persen atau turun 5,2 persen dari tahun sebelumnya, yakni 30 persen pada 2022.