Waspadai Peningkatan Impor

JAKARTA - Pasar Indonesia yang begitu besar menjadi incaran negara negara luar terlebih setelah Indonesia masuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang beranggotakan 38 negara.

Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menegaskan, pemerintah jangan optimistis dengan OECD, sebab ke depan, Indonesia bakal tersandera oleh perdagangan bebas. "Impor akan sangat berpotensi meningkat. Kenapa 38 negara setuju? Ya karena melihat market Indonesia yang besar," tegas Huda, Kamis (16/5), menanggapi bergabungnya Indonesia ke OECD.

Dia memaparkan Indonesia memang mendewakan investasi untuk memacu perekonomian dalam negeri. Keuntungan bagi Indonesia tentu saja jaringan kerja sama yang pasti akan menguat jika masuk ke OECD. "Dengan jaringan yang kuat, investasi maupun perdagangan juga. Liberalisasi menjadi hal yang diinginkan oleh (Presiden) Jokowi," tukas Huda.

Namun masalahnya, lanjutnya, standar pengelolaan ekonomi pun harus mengikuti OECD. Maka pekerjaan rumahnya (PR) ialah standardisasi pengelolaan ekonomi sesuai standar OECD.

Menurutnya, ada beberapa hal fundamental yang belum bisa mengikuti standar OECD, terutama soal hukum dan birokrasi. "Mungkin ada ratusan standar pengelolaan ekonomi yang belum terstandar OECD, ini harus disesuaikan. Begitu pun ketika disesuaikan juga harus selaras dengan arah ekonomi nasional. Liberalisasi ekonomi di OECD harus disesuaikan dengan aturan lokal. Maka jangan heran, nanti akan banyak aturan liberal muncul," tandas Huda.

Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengkhawatirkan dengan bergabungnya RI ke OECD. Dia menilai RI bisa saja menjadi sasaran banyak negara besar untuk mengekspor produk-produk mereka.

Karena itu, dia berharap RI jangan pasif saja demi memperjuangkan kepentingan bangsa. "Mestinya Indonesia di OECD menjadi focal point bagi demokratisasi ekonomi dan kerja sama antarekonomi rakyat dan koperasi di antara anggota OECD," papar Awan.

Awan mengatakan sejatinya OECD adalah lembaga kerja sama internasional, sehingga mestinya banyak mempromosikan bentuk bentuk kerja sama ekonomi yang saling memberi manfaat antarnegara anggotanya.

"Bukan malah sebaliknya menjadi ajang mendorong pasar bebas dan liberalisasi ekonomi," paparnya

Adapun Presiden Jokowi menyebut masuknya Indonesia sebagai anggota OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memberikan banyak manfaat yang konkret untuk menjadi negara maju. Presiden Jokowi saat ditemui di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, mengatakan pemerintah memberikan apresiasi yang besar atas diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD.

Pasar Potensial

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, mengingatkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar.

Maka dari itu, menurutnya, hal itu bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia apabila diberdayakan dengan sebaik-baiknya.

Dia mengungkapkan jumlah penduduk yang besar berarti ketersediaan tenaga kerja yang besar, apalagi Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi. Ini berarti jumlah tenaga produktif sangat besar. Selain itu, jumlah penduduk yang besar berarti jumlah pasar yang besar.

"Jumlah penduduk yang besar ini yang bikin ngiler negara lain untuk menjadikan Indonesia sebagai target pasar mereka. Dengan segala cara pasti mau mereka lakukan," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, kemarin.