Korsel Akan Perluas Dana Perawatan Darurat di Tengah Aksi Mogok Dokter

Seoul - Pemerintah Korea Selatan akan memperluas dukungan keuangan untuk layanan perawatan darurat selama satu bulan lagi karena pemogokan besar-besaran oleh dokter pelatihan telah mengganggu layanan kesehatan di rumah sakit besar selama hampir tiga bulan.

Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong pada Selasa menuturkan pemerintah telah menyuntikkan 190 miliar won (Rp2,2 triliun) per bulan dari sistem asuransi kesehatan nasional sejak Februari untuk mendukung operasi di ruang gawat darurat dan meningkatkan kompensasi bagi dokter darurat.

Beberapa profesor kedokteran yang merupakan dokter senior di rumah sakit-rumah sakit besar telah memperingatkan bahwa mereka akan mengambil cuti selama satu pekan pada bulan ini.

Hal itu sebagai bentuk protes jika pemerintah secara resmi mengonfirmasi rincian penerimaan mahasiswa kedokteran untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran yang menyebabkan sebuah isu pelik yang memicu pemogokan.

Cho menyerukan para profesor kedokteran untuk menghentikan tindakan kolektif yang direncanakan, sambil memperbarui janji untuk mencapai reformasi medis. Pemerintah akan mengerahkan lebih banyak dokter militer untuk mengisi kekosongan layanan medis yang terkena dampak pemogokan.

Sekitar 12.000 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan rumah sakit sejak 20 Februari sebagai protes terhadap rencana penambahan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang. Akibatnya, perawatan medis tertunda dan beberapa ruang gawat darurat membatasi sebagian perawatan terhadap pasien yang sakit kritis.

Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Profesor Medis Korea mengkritik pemerintah karena tidak cukup menyimpan catatan notulen rapat mengenai reformasi medis, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa notulen tersebut mungkin tidak ada.

Pemerintah sebelumnya mengakui bahwa risalah pertemuan mengenai masalah medis dengan Asosiasi Medis Korea (KMA) tidak dicatat, sesuai kesepakatan.

Sebaliknya, pemerintah berjanji untuk menyerahkan notulen rapat komite terpisah mengenai kebijakan kesehatan yang melibatkan perwakilan dari kelompok masyarakat.

Menanggapi itu, Wakil Kedua Menteri Kesehatan Park Min-soo pada konferensi pers terpisah mengatakan pemerintah telah transparan dalam mengelola komite dan badan konsultasi terkait peningkatan kuota sekolah kedokteran.

Park juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk secara terbuka menyampaikan hasil pertemuan dengan KMA yang tidak tercatat, termasuk menyampaikan pidato pembukaan kepada publik dan mengadakan konferensi pers bersama.