Ketua DPR Puan Maharani Dorong Negara Middle Power Desak Gecatan Senjata Permanen di Gaza

Masalah Gaza sendiri menjadi perhatian serius dalam pertemuan parlemen MIKTA kali ini. Apalagi dalam MIKTA Speakers' Consultation ke-10, parlemen Meksiko sebagai tuan rumah mengusung tema 'The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World' atau 'Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil'.

"Untuk mengelola kompleksitas dunia saat ini, dibutuhkan sistem multilateral di PBB yang efektif dan adaptif," sebut Puan.

Dengan dampak perang yang semakin parah, isu Gaza pun masuk menjadi salah satu kesimpulan MIKTA Speakers' Consultation ke-10. Sebagian besar anggota parlemen MIKTA mendesak penyelesaian krisis di Gaza sesuai hukum internasional.

Berikut chair statement yang disepakati ketua parlemen negara anggota MIKTA terkait masalah Gaza:

"Terdapat diskusi mengenai situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza dan penderitaan penduduk sipil Palestina. Sebagian besar anggota menggarisbawahi kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, untuk perlindungan warga sipil dan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan akses kemanusiaan serta pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.

Anggota lain menyerukan gencatan senjata segera dan permanen dan mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi perintah Mahkamah Internasional. Para anggota menyerukan solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik Israel-Palestina dengan cara damai, berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan sesuai dengan hukum internasional, serta berdasarkan solusi dua negara.

Kami juga menyampaikan keprihatinan kami yang mendalam mengenai kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini di Timur Tengah dan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri guna menghindari eskalasi konflik kekerasan yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan di seluruh kawasan dan sekitarnya. Sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional."

Selain soal Gaza, MIKTA Speakers' Consultation ke-10 juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain. Termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara.

Adapun isi chair statement MIKTA mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Terjadi diskusi mengenai dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Federasi Rusia dengan Ukraina, yang oleh sebagian anggota didefinisikan sebagai agresi. Mengenai konflik tersebut, semua anggota menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, dan menyerukan penghentian permusuhan dan upaya diplomatik lebih lanjut untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.

Anggota lain menggarisbawahi perlunya perdamaian antara Ukraina dan Federasi Rusia.

Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peluncuran rudal balistik, dan penggunaan teknologi rudal balistik serta transfer senjata yang melanggar hukum, oleh DPRK (Korea Utara). Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan DPRK baru-baru ini dan mengakibatkan ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami memperhatikan upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi DPRK secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah dengan cara yang damai.

Kami menyambut baik upaya komunitas internasional untuk mengupayakan perdamaian abadi dan menyerukan intensifikasi upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan di antara pihak-pihak yang terlibat."

Puan pun menyatakan, para ketua parlemen negara MIKTA berjanji untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Parlemen MIKTA juga menegaskan kembali komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu," ucapnya.

Tak hanya itu, parlemen negara MIKTA memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.